SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok. SOLOPOS), JIBI/SOLOPOS/Suharsih, MOBDIN MUSPIDA--Seorang petugas dari Dishubkominfo mengecek mobil dinas baru Muspida di Kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Jumat (20/5).

Ilustrasi (Dok. SOLOPOS), JIBI/SOLOPOS/Suharsih, MOBDIN MUSPIDA--Seorang petugas dari Dishubkominfo mengecek mobil dinas baru Muspida di Kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Jumat (20/5).

Wonogiri (Solopos.com)–Pemkab Wonogiri didesak mengumpulkan semua mobil dinas (Mobdin) dan memeriksanya satu per satu untuk mengetahui kondisi terakhir semua mobil operasional.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Desakan tersebut muncul menyusul wacana Pemkab untuk meremajakan Mobdin secara bertahap.

Salah satu anggota Komisi A DPRD, Abdullah Rabbani mengungkapkan selama ini tidak banyak pihak yang mengetahui secara persis bagaimana kondisi Mobdin-Mobdin Pemkab. Sehingga ketika ada wacana pengadaan Mobdin baru, selalu muncul pro dan kontra.

“Saya usul kepada Bupati, apelkan semua kendaraan dinas, inventarisasi dan periksa satu per satu sehingga publik tahu kondisi kendaraan yang sebenarnya. Kendaraan yang memang sudah tidak layak pakai daripada boros biaya perawatan dan operasional, jika APBD memungkinkan, saya setuju pengadaan secara bertahap sesuai prioritas dan keuangan daerah,” jelas Rabbani, kepada wartawan, Minggu (21/8/2011).

Lebih jauh, Rabbani meminta agar semua kendaraan dinas diberi tanda atau tulisan sebagai identitas, termasuk yang dipakai anggota DPRD. Khusus 21 unit kendaraan  dinas yang ada di Sekretariat Dewan (Setwan), Rabbani mengaku mendapat data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), semuanya masih dalam kondisi baik.

Karena itu, dia berharap rencana pengadaan dua mobil untuk unsur pimpinan Dewan ditunda dulu. Sebab kondisi keuangan daerah masih sangat memprihatikan.

Usulan agar dilakukan apel kendaraan dinas juga dikemukakan Sekretaris LSM Putra Perwira Bangun Bangsa (PPBB), Heri Adi Budiyanto. Menurut Heri, hal yang selama ini kerap membuat masyarakat salah paham adalah karena pemerintah kurang transparan.

(shs)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya