Pemkab akui karamba petani ikan legal

Boyolali (Espos)–Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali mengakui keberadaan karamba di Kawasan Waduk Cengklik yang dikelola petani ikan di wilayah setempat, legal. Sebagai usaha kecil yang dikelola masyarakat, menurut Disnakkan, keberadaannya tidak perlu izin khusus.

Hal itu dikemukakan Kepala Disnakkan Kabupaten Boyolali, Dwi Priyatmoko ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/3).
Namun Dwi menyatakan pihaknya siap menjembatani persoalan petani karamba di Kawasan Waduk Cengklik itu yang oleh pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Bengawan Solo diminta untuk mengangkat karamba-karambanya.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Saya yakin persoalan petani karamba tersebut masih bisa dicarikan solusinya,” ujar Dwi.

Legalitas keberadaan karamba di Waduk Cengklik tersebut dikatakan Dwi, dibuktikan dengan diberikannya bantuan dari APBD Boyolali senilai Rp 94 juta yang diperuntukkan bagi kelompok petani ikan karamba Mina Sejahtera untuk pengembangan 20 petak karamba. Namun diakui pula oleh Dwi, keberadaan karamba di waduk yang berlokasi di Kecamatan Ngemplak tersebut tetap harus dikendalikan.

Dipaparkan Dwi, luasan karamba di Kawasan Waduk Cengklik saat ini telah mencapai 1,6% dari total luas genangan waduk yang mencapai 240 hektare. Padahal sesuai ketentuan, luas areal karamba maksimal hanya 1% dari luas waduk.

Sementara dari data Disnakkan, di kawasan itu ada dua kelompok petani ikan karamba, yakni Kelompok Tani Karamba Mina Sejahtera dan Kelompok Tani Karamba Sumber Rejeki.

“Jumlah anggota Kelompok Mina Sejahtera tercatat ada 67 orang dan karamba 635 petak, dengan ukuran karamba 6 m X 4 m/petak. Sedangkan Kelompok Sumber Rejeki beranggotakan 57 orang dengan jumlah karamba sebanyak 450 petak. Bila dilihat dari perkembangannya, kemungkinan ke depan jumlahnya bisa bertambah lagi,” kata Dwi.

sry