Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: Bukan Salah Pemprov DKI Jakarta

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Jakarta masih tetap menjadi priorotas pembangunan yang akan dikembangkan menjadi pusat bisnis, keuangan, jasa, dan perdagangan. Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota tersebut karena beban Jakarta terlalu berat, bukan salah Pemerintah Provinsi DKI.

Jokowi menambahkan langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diiringi dengan sejumlah pertimbangan. Adapun, pertimbangan yang dimaksud, salah satunya adalah berlebihnya beban Jakarta sebagai pusat pemerintah, keuangan, bisnis, hingga perdagangan.

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

Menurut Jokowi, rencana pembangunan Jakarta akan terus dilaksanakan meski pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur dari DKI Jkaarta.

“Dan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” jelasnya di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Pemerintah telah memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan karena menilai beban di Pulau Jawa terlalu berat.

“Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, beban Kota Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat padat. Pemerintah telah melakukan kajian kepada sejumlah calon kawasan ibu kota dan menilai jika ibu kota pemerintahan tetap di Pulau Jawa maka bebannya akan semakin berat.

Indonesia, ujar Presiden, membebankan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di Pulau Jawa sehingga kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air sudah sangat parah.

“Ini bukan kesalahan pemerintah Provinsi DKI, bukan. Tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Kota Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meski pun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” ujar Presiden menjelaskan perlunya pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya sudah mengadakan rapat dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri Perhubungan terkait rencana pembangunan Jakarta ke depan.

Adapun, program urban regeneration yang masuk dalam Mega Proyek Anies mencakup banyak hal antara lain peremajaan kendaraan umum, pembangunan infrastruktur dasar, penambahan kendaraan umum, perluasan Light Rapid Transit (LRT), dan perumahan umum.

“Rencana pembangunan di Jakarta jalan terus yang Rp571 triliun. Yang di Jakarta, kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global. Jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian, tidak ada pergeseran di situ,” jelasnya.

Anies menambahkan pemerintah sepakat untuk mempercepat pembangunan di Jakarta pada Februari lalu dan ditargetkan rampung pada 2030.