Pemindahan Ibu Kota Diperkirakan Makan Biaya Rp466 Triliun
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). (Antara-Akbar Nugroho Gumay)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah memperkirakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jakarta membutuhkan biaya besar. Nilai biaya itu mencapai Rp323 triliun-Rp466 triliun (US$22 miliar-US$33 miliar).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan terdapat dua skenario untuk pemindahan Ibu Kota tersebut. Skenario pertama dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dan skenario kedua 30.000 hektare.

"Di mana porsi pemerintah, misalkan, skenario satu itu Rp250-an lebih triliun dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," kata Bambang dalam rapat terbatas membahas pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bambang menyebutkan salah satu contoh biaya pemindahan Ibu Kota di Korea Selatan dari Seoul ke Sejong sebesar US$22 miliar. Menurutnya, beberapa kantor kementerian telah berada di Sejong kendati sebagian masih berada di Seoul. Selain itu, Bambang juga menyebut sejumlah contoh pemindahan ibu kota di Malaysia dan Brasil.

"Putra Jaya [Malaysia] memang lebih kecil karena dia sifatnya hanya pusat pemerintahan saja bukan kota yang mandiri, sedangkan Brasilia karena dibangun sudah lama sekali tahun 1955. Biayanya kelihatan besar waktu itu yaitu US$8,1 miliar untuk biaya konstruksi kotanya. Awalnya direncanakan 500.000 penduduknya, sekarang sudah 2,5 juta orang," kata Bambang.

Bambang mengakui rencana pemindahan ibu kota ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Menurutnya, sumber pembiayaan rencana pemindahan tersebut dapat berasal dari 4 sumber yaitu APBN, BUMN, swasta, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Dari APBN sendiri khususnya untuk initial infrastruktur [infrastruktur dasar] dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Kemudian KPBU, untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Dan swasta murni khususnya terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial," kata Bambang.

Pusat Bisnis

Bambang mengatakan satu hal yang dituju dari pembentukan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Jakarta, menurutnya, tetap akan menjadi pusat bisnis. Pusat pemerintahan yang selama ini terpusat di Jakarta akan dipindahkan.

Seperti diketahui, wacana pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, menurut Jokowi, isu ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dengan matang.

"Memindahkan Ibu Kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah pusat kembali membahas rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja itu mengkaji sejumlah opsi pemindahan Ibu Kota Indonesia yang sekarang berada di Jakarta.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho