Pemimpin dan Oligarki

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/8/2019). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO — Pemahaman tradisional menganggap pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih. Dalam masyarakat tradisional, sebagian besar ketua suku adalah kaum karismatik di tengah kaum bangsawan lokal karena keperkasaan, pengetahuan, local knowledge dan local wisdom, dan sebagainya. Mereka lahir untuk itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Demikian saya kutip dari artikel Daniel Dhakidae berjudul Meratapi Keberhasilan, Sambil Merindukan yang Harus Hilang yang terbit di Majalah Pemikirian Sosial Ekonomi Prisma Nomor 1 Volume 33 Tahun 2014. Esai Daniel itu dalam pemaknaan saya masih relevan dengan hiruk pikuk politik lokal menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2020.

Demokrasi mengharamkan pemahaman dan praktik ”pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih”. Pada era modern rasanya mustahil mendapatkan pemimpin ”yang dilahirkan”. Era modern meniscayakan kepemimpinan yang logis, terukur, berada dalam bangunan manajemen modern yang demokratis, dilengkapi dengan sistem kritik, evaluasi, dan koreksi.

Dalam sistem demokrasi mesin elektoral menjadi wahana memunculkan pemimpin. Mesin elektoral dihidupkan dan dijalankan oleh unsur penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum demi menghasilkan pemimpin. Penentu keterpilihan adalah warga negara yang berhak pilih.

Persoalannya, pemimpin yang dihasilkan dengan mekanisme demokrasi (modern) ini jamak tak mememuhi kriteria homo politicus sejati yang penuh gairah, mampu mengambil keputusan berat, penuh tanggung jawab, atau punya passion, judgement, and responsibility.

Berdasarkan kriteria homo politicus ala Perry Anderson itu, pemilihan umum sebagai aktualisasi demokrasi modern acap kali malah menghasilkan pemimpin yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pemenang pemilihan umum tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin dan tidak dengan sendirinya menjadi negarawan.

Dua Jenis Politikus

Menurut Max Weber ada dua macam politikus. Pertama, politikus yang dengan kesadaran penuh memilih politik demi cita-cita atau demi idealisme. Mereka hidup untuk politik. Mereka terpanggil untuk menghabiskan masa hidup di politik karena ingin mewujudkan cita-cita dan idealisme yang diyakini.

Kedua, politikus yang memilih dunia politik sebagai tempat berkarier. Mereka menjadikan politik laksana tangga karier. Dari tingkat yang rendah hingga tingkat tertinggi. Mereka hidup dari politik. Politik menjadi lahan untuk menanamkan kepentingan, mengukuhkan keinginan, dan kemudian mendapatkan keuntungan.

Rasanya hari-hari ini kita miskin politikus kriteria pertama. Kita kekurangan politikus yang hidup untuk politik. Yang jamak hari ini adalah politikus yang hidup dari politik. Wajar pada hari-hari ini jarang muncul pemimpin yang autentik. Kebanyakan pemimpin kita hari-hari ini adalah pemimpin yang hidup dari politik, bukan hidup untuk politik.

Jangan berharap muncul pemimpin yang negarawan, politikus yang berwatak pemimpin sekaligus negarawan, dari mereka yang hidup dari politik, bukan hidup untuk politik. Memang ada beberapa kepala daerah di negeri kita hari-hari ini yang layak dikategorikan politikus jenis pertama, tapi jumlah mereka sangat sedikit.

Hari-hari ini suhu politik menuju pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 2020 mulai menghangat. Di kawasan Soloraya bermunculan nama figur-figur yang oleh mereka yang memunculkan nama itu diyakini cocok menjadi kandidat wali kota, kandidat wakil wali kota, kandidat bupati, atau kandidat wakil bupati.

Kepentingan

Apakah di antara mereka ada politikus yang hidup untuk politik, bukan hidup dari politik? Apakah di antara mereka ada politikus yang punya idealisme dan cita-cita membangun daerah dan membangun kesejahteraan rakyat? Apakah di antara mereka ada politikus yang punya passion, judgement, and responsibility?

Silakan Anda mencermati mereka satu per satu. Yang jelas, kalau kita membahas kemunculan pemimpin melalui mesin elektoral pada kondisi Indonesia mutakhir, kita tak bisa melupakan oligarki. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan oligarki sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Dalam pembahasan yang lebih luas, dalam konteks kemunculan pemimpin pada ranah demokrasi modern kita hari-hari ini, bisa dipastikan tak lepas dari peran kunci sedikit orang yang menguasasi sumber daya material dan kekuasaan di negeri ini. Mereka ada di partai politik. Mereka ada di dunia bisnis yang bekelindan dengan politik. Bisa jadi mereka ada di semua lini yang menentukan cara bermain demokrasi dan mesin elektoral. Mereka menghasilkan pemimpin—populis atau tidak—tentu tak bisa lepas dari kepentingan mereka sendiri.

Kita bisa mencermati dengan kebeningan nurani dan kejernihan nalar apakah nama-nama figur yang muncul pada hari-hari ini dan diasosiasikan sebagai kandidat wali kota, kandidat wakil wali kota, kandidat bupati, dan kandidat wakil bupati itu bagian dari ”sistem oligarki” atau bukan. Postulat kepemimpinan demokrasi modern adalah pemimpin muncul dari latihan keras sejak dari akar rumput. Pemimpin yang diterima adalah figur yang membumi. Ia selalu berada di tengah massa rakyat.

Melalui jalur elektoral ia meraih dukungan signifikan dari rakyat pemilih yang percaya kepada dia, percaya bahwa dialah yang akan memperjuangkan kepentingan mereka dan mewujudkan kesejahteraan. Postulat ini hanya jadi mimpi kala oligarki selalu jadi penentu pergantian kepemimpinan. Kalau pun oligarki menghasilkan pemimpin yang baik itu bonus saja. Antitesisnya adalah kekuatan masyarakat sipil memunculkan pemimpian pilihan mereka sendiri untuk mengalahkan pemimpin pilihan oligarki. Bisakah?