Ilustrasi uang tunai rupiah. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)

Solopos.com, SEMARANG — Sistem pemilihan umum (pemilu) yang terbuka membuat persaingan antarkandidat DPRD kian ketat, sehingga dana kampanye yang dikeluarkan harus lebih besar. Hal itulah yang menjadi kambing hitam banyaknya anggota DPRD yang tertarik mengakses kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan.

Anggota DPRD Jateng Periode 2019—2024 dari Fraksi Gerindra Sriyanto Saputro menyampaikan banyaknya anggota DPRD yang baru saja dilantik menjaminkan surat keputusan (SK) pengangkatan ke perbankan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, menurut dia, selama masa kampanye pemilihan umum (pemilu), seluruh kandidat legislator membutuhkan dana dalam jumlah besar.

Tuntutan itu, katanya, merupakan imbas sistem pemilu yang terbuka. Cara itu ,membuat setiap kandidat saling bersaing untuk menggelontorkan dana yang mereka punya.

Persaingan itu, lanjutnya, bukan hanya terjadi di antara calon anggota DPRD dari luar partai, tetapi juga dari partai sendiri.  “Kalau kita melihat [penjaminan SK untuk personal loan] merupakan hal yang manusiawi. Ini imbas sistem pemilu terbuka, yang memang kapitalis,” ujarnya, Jumat (20/9/2019).

Sriyanto berpesan agar anggota DPRD Jateng yang mengajukan pinjaman ke perbankan harus menyesuaikan dengan kemampuan mencicil dan melunasi kredit itu. Jangan sampai pengajuan pinjaman terlampau besar, sehingga kinerja sebagai anggota dewan justru tidak lancar karena terlilit utang.

Corporate Secretary Bank Jateng Djoko Sudiyatmo menyampaikan perusahaan siap memfasilitasi pelayanan personal loan untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jateng. Pasalnya, anggota DPRD merupakan salah satu captive market Bank Jateng.

“Kita menyiapkan, fasilitas sedemikian rupa [personal loan], sehingga anggota DPRD bisa memanfaatkan,” tuturnya.

Menurutnya, ada potensi 1.800 anggota DPRD se-Jateng yang dapat mengajukan personal loan. Saat ini, sudah ada sekitar 400-450 orang yang mengakses layanan kredit tanpa agunan (KTA) tersebut.

Kemungkinan besar jumlahnya bertambah signifikan pada akhir Oktober atau awal November 2019, setelah Bank Jateng melakukan perhitungan gabungan dengan cabang kabupaten/kota.

Adapun, di tingkat provinsi, dari 120 personil DPRD Jateng sudah sekitar 30%—40% yang mengakses personal loan. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan bisa mencapai Rp1 miliar per orang.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten