PEMILU 2019 : Panwaslu Solo Geram Tak Dikasih Data Parpol, Ini Tanggapan KPU

PEMILU 2019 : Panwaslu Solo Geram Tak Dikasih Data Parpol, Ini Tanggapan KPU

SOLOPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo menggelar jumpa pers terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) Pemilu 2019 di Kantor KPUD Solo, Jumat (29/9/2017). (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos)

Panwaslu Solo menuding KPU tak transparan terkait data parpol.

Solopos.com, SOLO — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo tak transparan soal data partai politik (parpol) yang mendaftar ke KPU.

Mereka menilai data semacam itu seharusnya menjadi konsumsi publik. Namun, Panwaslu mengaku kesulitan mengakses data dari KPU Solo. Di sisi lain, KPU Solo membantah tudingan tersebut.

Divisi Pengawasan dan Pencegahan serta Hubungan Antarlembaga Panwaslu Solo, Muhammad Muttaqin, mengungkapkan Panwaslu tidak diperkenankan mendapatkan salinan atau sekadar foto data parpol pendaftar Pemilu pada Rabu (18/10/2017). Menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan KPU karena data semacam itu seharusnya bisa diakses semua pihak.

“Dengan publik saja seharusnya terbuka, apalagi kepada kami yang memang bertugas mengawasi Pemilu. Data harusnya diberikan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor Panwaslu Kota Solo, Kamis (19/10/2017).

Ia menceritakan anggota staf Divisi Pengawasan dan Pencegahan serta Hubungan Antarlembaga Panwaslu Solo mulanya datang ke kantor KPU saat KPU melakukan sosialisasi calon gubernur yang maju bukan dari parpol. Anggota staf bernama Desiyanti Effendi itu kemudian meminta data-data seperti nama parpol, struktur, alamat dan kontak pengurus.

Tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan seharusnya Panwaslu juga mencatat saat parpol mendaftar. Tak berhasil dengan upaya perdana, Panwascam Serengan Agung dan Panwascam Laweyan Arif Nuryanto ikut datang ke Kantor KPU Solo. Hingga malam, data tetap tidak diberikan.

Ia menyebut sikap tertutup KPU itu menarik untuk diperhatikan. Hal seperti itu bisa memunculkan kecurigaan KPU main mata atau kongkalikong dengan parpol tertentu. “Panwas akan semakin getol dan ketat awasi kerja KPU dalam hal ini,” tutur mantan Panwascam Jebres tersebut.

Taqin menyatakan data itu sebenarnya untuk membantu KPU karena masalah semacam itu rawan sengketa. Dia berusaha melakukan pencegahan agar potensi sengketa bisa ditekan.

Namun, hal itu mengharuskan KPU terbuka dengan data yang mereka terima. Panwascam punya kewajiban mengecek lapangan.

Syarat verifikasi antara lain parpol di tingkat kabupaten/kota harus memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan dengan jumlah minimal setengah dari total kecamatan yang ada. Di Solo, parpol harus memiliki tiga kepengurusan tingkat kecamatan.

“Kalau hasil pengecekan tidak sesuai, misalnya hanya ada dua kepengurusan tingkat kecamatan pada suatu parpol, hal itu bisa kami informasikan ke KPU. Ini kan membantu KPU menghindari sengketa. Proses ini terbuka untuk publik. Partai ini lolos atau enggak, publik harus dikasih tahu,” papar dia.

Menghadapi masalah ini, Panwaslu akan berkoordinasi dengan panwascam mencari solusi dan strategi. Kalau KPU terus-menerus tertutup, itu hak lembaga penyelenggara pemilu itu. Namun, Panwaslu tak akan berhenti di sana.

“Kami bisa mencari langsung ke parpol dan masyarakat. Sesuai mandat UU No. 7/2017 tentang Pemilu, Panwaslu memiliki posisi yang lebih kuat misalnya membatalkan parpol yang sudah disahkan kalau terbukti ada pelanggaran,” kata dia.

Desiyanti Effendi mengatakan data parpol sudah pasti ada di KPU. Ia datang hanya ingin melihat sebagai syarat pengisian formulir dari Bawaslu.

“Saya di sana pukul 12.00 WIB-15.00 WIB. Kemudian dilanjut panwascam. Tapi tetap tidak diberi,” ujarnya, Kamis.

Namun, tudingan itu langsung dibantah Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo. Ia menyatakan KPU adalah lembaga publik yang harus menjaga etika publik. Saat Panwaslu meminta data, KPU masih menjalankan tahapan penerimaan berkas dari parpol.

“Panwas saya lihat ikut mengawasi proses penyerahan berkas. Saya kira data yang mereka miliki sudah lebih dari cukup,” ujarnya saat dimintai konfirmasi Solopos.com, Kamis.

Jika Panwaslu meminta data dan alamat parpol, KPU belum bisa memberikan karena belum direkap. KPU masih harus menjalankan tahapan selanjutnya untuk menentukan lolos atau tidaknya parpol pendaftar Pemilu 2019.

“Jika ingin mendapatkan data, karena ini adalah lembaga publik jadi ada prosedurnya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID]. Hal semacam ini sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik [KIP] dan Peraturan KPU. Mari kita jaga marwah lembaga publik,” terang Agus.

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Warga Wadas Purworejo Gugat Ganjar Pranowo ke PTUN Terkait Pembangunan Bendungan Bener

Warga Wadas, Purworejo, merasa dirugikan dengan dikeluarkannya izin penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Ini Kegunaan PlasmaHub, Platform Digital Buatan ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS meluncurkan PlasmaHub untuk mempermudah warga mendonorkan plasma konvalesen

Ribuan Pekerja Hotel dan Restoran di Malang Dirumahkan

Hotel dan Restoran di Malang terpaksa merumahkan separuh dari total karyawan mereka untuk bisa bertahan sekaligus mematuhi aturan PPKM.

ITS PKU Muhammadiyah Solo Gelar Kurban di Wonogiri, Ini Alasannya

Perayaan Hari Raya Iduladha 2021, ITS PKU Muhammadiyah Solo dilaksanakan di Dusun Joho, Desa Sambiharjo, Kecamatan Paranggupito, Wonogori

Paket Obat Covid-19 Gratis Didistribusikan ke Pasien Isoman di Bantul

Penyaluran paket obat Covid-19 gratis ke pasien yang isoman di rumah di Bantul dilakukan oleh para tentara Bintara Pembinaan Desa (Babinsa).

Windy Cantika Sempat Gugup karena Persaingan Olimpiade Tokyo 2020 Sangat Ketat

Windy Cantika sempat gugup karena para rival tampil tangguh hingga hanya berjarak tipis untuk total perolehan angkatan.

Ahsan/Hendra Awali Olimpiade Tokyo 2020 dengan Mudah

Ahsan/Hendra kemudian akan menghadapi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Senin (26/7/2021) pukul 16.00 WIB.

Revitalisasi Pedestrian Jl. Jenderal Sudirman Kota Jogja Segera Dimulai

Revitalisasi pedestrian Jl. Jenderal Sudirman Jogja akan menghabiskan dana senilai Rp20 miliar.

KISAH KADES JENAR: Dulu Hujat Pejabat, Kini Disuntik Vaksin Langsung oleh Bupati Sragen

Akhirnya Kades Jenar bertemu Bupati Sragen dan disuntik vaksin.

Peringati Hari Anak Nasional, Anak di Madiun Dapat Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Kabupaten Madiun mulai melakukan vaksinasi terhadap anak berusia 12 tahun ke atas saat peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2021.

Hingga Juli 2021, Ada 125 Kasus Kematian Karena Covid-19 di Kulonprogo

125 kasus kematian akibat Covid-19 selama Juli di Kabupaten Kulonprogo, mayoritas pasien yang sedang dirawat di rumah sakit.

Gubernur Ganjar Sebut Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Sudah 17,28%, Ini Perinciannya

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku kena buli dan kecaman akibat informasi yang disampaikan @pandemictalks soal serapan anggaran Covid-19 di Jateng yang disebut terendah.