SOLOPOS.COM - Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2019 dilantik di GOR Gelarsena, Klaten, Jumat (9/3/2018). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)

Jumlah anggota PPK untuk Pemilu 2019 di Klaten menjadi hanya 78 orang.

Solopos.com, KLATEN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memangkas jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang bertugas hingga Pemilu 2019 mendatang. Dari total 130 anggota PPK yang bertugas untuk Pilgub 2018 di Klaten, tersisa 78 anggota PPK yang melanjutkan tugasnya hingga Pemilu 2019.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Sementara itu, tak ada pengurangan jumlah anggota panitia pemungutan suara (PPS). Sebanyak 1.203 petugas PPS melanjutkan tugas mereka hingga Pemilu 2019. Pelantikan PPK dan PPS untuk Pemilu 2019 digelar di GOR Gelarsena Klaten, Jumat (9/3/2018) siang.

Ketua KPU Klaten, Siti Farida, menjelaskan pengurangan jumlah anggota PPK itu berdasarkan UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu, jumlah anggota PPK dibatasi tiga orang dari sebelumnya lima orang.

“Sebelum-sebelumnya PPK pilgub itu otomatis ditetapkan menjadi PPK pemilu atau pilpres. Karena ada aturan hanya tiga orang yang bisa melanjutkan untuk Pemilu 2019. Sementara dua orang lainnya di setiap PPK bertugas hingga Pilgub 2018 selesai,” kata Farida saat ditemui wartawan seusai pelantikan anggota PPK dan PPS, Jumat.

Baca:

Penentuan tiga orang dari setiap keanggotaan PPK dilakukan melalui tahapan evaluasi sesama anggota. Selain itu, tahapan melalui rapat pleno di tingkat KPU.

“Jadi sesama anggota PPK itu saling memberikan penilaian hingga ada skor. Dari skor itu, KPU melalukan rapat pleno dan evaluasi. Bisa dibayangkan memilih tiga orang dari lima orang PPK itu susah,” katanya.

Anggota PPS yang sudah dipilih untuk tahapan Pilgub 2018 tetap melanjutkan tugas mereka hingga Pemilu 2019. Namun, ada batasan periodisasi bagi anggota PPS yang melanjutkan tugas mereka hingga pemilu.

“Kecuali yang kena periodisasi yakni pernah dua kali menjadi PPS tidak boleh melanjutkan,” urai dia.

Farida meminta anggota PPK dan PPS yang sudah dilantik segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, panwascam, atau pemerintah desa guna persiapan Pemilu 2019. “Sesuai pesan dari KPU RI agar ditekankan tentang pendidikan politik. Saya berharap PPK dan PPS ini melakukan gerakan melawan politik uang,” katanya.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, berharap PPK dan PPS tetap netral selama tahapan pilgub serta pemilu mendatang. Ia juga sepakat PPK dan PPS mengampanyekan gerakan melawan politik uang. “Bukan saatnya memilih pemimpin dengan wani pira. Ini saatnya memilih pemimpin yang berkualitas,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya