ilustrasi pemilu. (Solopos-Whisnu Paksa)

Solopos.com, SRAGEN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur lokasi kampanye dan larangan kampanye Pemilu 2019.

Secara umum ada delapan lokasi yang terlarang untuk pemasangan APK dan lima lokasi larangan untuk kampanye terbuka. Selama masa kampanye hampir sebulan ini belum ada APK dari KPU.

Semua larangan tersebut tertuang dalam SK KPU Sragen No. 73/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani Ketua KPU Sragen Ngatmin Abbas.

Dalam SK tersebut Ngatmin menyatakan pemasangan APK dapat dilakukan di 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan se-Kabupaten Sragen kecuali tempat-tempat yang dilarang.

Tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK tersebut, lanjut Ngatmin, meliputi delapan lokasi, yakni lingkungan tempat ibadah, rumah sakit/klinik/sejenisnya, gedung milik pemerintah/TNI/Polri termasuk gedung KPU dan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, lembaga pendidikan, jembatan dengan radius 20 meter, objek wisata, tower/tiang listrik/tiang rambu lalulintas/tiang telepon.

Sebelum pemasangan APK, lanjut dia, partai politik (parpol) harus melaporkan ke KPU untuk mendapat persetujuan. “SK tersebut juga menetapkan lokasi APK,” tuturnya saat dihubungi Solopos.com, Jumat (19/10/2018).

Komisioner KPU Sragen, Diyah Nur Widowati, menambahkan APK untuk parpol yang difasilitasi KPU akan diserahterimakan kepada parpol, Selasa (23/10/2018) depan.

Dari 16 parpol peserta Pemilu 2019, kata Diyah, hingga Jumat masih ada enam parpol yang materi APK-nya belum masuk ke percetakan karena belum lengkap. Berdasarkan data KPU, keenam parpol tersebut tersebut meliputi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Berkarya, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Penyerahan APK dilakukan di KPU Sragen dengan mengundang seluruh pimpinan parpol dan jajaran penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] di 20 kecamatan,” ujar Diyah saat bertemu Solopos.com di KPU Sragen, Jumat.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya, mengaku belum mengetahui adanya SK KPU tentang zona pemasangan APK. Dia mengatakan zona pemasangan APK tidak diatur secara detail tetapi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sragen kecuali tempat-tempat yang dilarang.

Kalau zona pemasangan APK itu tidak diatur secara detail, parpol bisa berebut tempat strategis. Harusnya masa kampanye awal sudah ditentukan lokasinya, yakni per 23 September lalu.

“Kami berulang kali mendesak KPU tetapi tidak segera menentukan lokasi tersebut. Katanya zona kampanye di seluruh Sragen tetapi Bawaslu belum menerima berita acara atau SK penetapannya. Di sisi lain, parpol juga tidak ada yang protes karena ada parpol yang belum menyerahkan desain materi baliho,” ujarnya.



Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten