PEMILU 2019 : Ini Cara Pemkab Bantul Kendalikan Netralitas PNS
Ngadiyono dan mobilnya di depan Kantor DPRD, Rabu (19/10/2016) siang. (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)

Netralitas PNS Bantul menjelang Pemilihan Legislatif 2019 dipastikan masih aman

 
Solopos.com, BANTUL - Netralitas PNS Bantul menjelang Pemilihan Legislatif 2019 dipastikan masih aman. Namun untuk Pilkada pengawasan harus diperketat terutama dalam media sosial.

Kepala Inspektorat Bantul Hermawan Setiadji mengatakan saat ini PNS Bantul masih netral. Menurutnya bukan pada Pileg netralitas mereka akan rawan.

"Mereka masih settle ke tugas masing-masing," kata Hermawan, Minggu (28/1/2018).

Hermawan menambahkan, dia sudah melakukan bincang-bincang dengan para camat. Dari situ dia melihat netralitas masih aman.

Apalagi menurut dia, tidak ada kepentingan apapun dari ASN atas pencalonan anggota legislatif, sebab hal itu sudah menjadi kepentingan masing-masing. Namun dia mengatakan pengawasan harus tetap dilakukan terutama dalam Pilkada.

Menurut dia, netralitas PNS dalam kegiatan politik termasuk apa yang tidak boleh dilakukan aparat pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Disiplin PNS, yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai kesalahan.

Dia menjelaskan, dalam memberikan hukuman kepada seseorang termasuk PNS yang melakukan pelangggaran juga harus memeriksa motif yang bersangkutan. Misalnya, ketika hadir dalam acara sosial calon jelas beda dengan memihak salah satu calon.

"Kesalahan terberat itu ketika PNS jadi pengurus partai, kadang kan ada yang seperti itu. Kalau di luar itu dilihat konteksnya, kemudian pemeriksaan dan pengecekan, kalau menjadi pengurus partai bisa diberhentikan," kata dia.

Terkait aturan PNS tidak boleh merespon apapun terkait kampanye melalui media sosial, Hermawan mengatakan dalam Pileg aturan tersebut masih mungkin ditegakkan di Bantul.

Namun untuk pilkada kemungkinan akan tidak mudah mengontrol netralitas dalam media sosial. Menurutnya reaksi PNS di media sosial tergantung kedewasaan masing-masing pegawai.

"Kontrolnya dari kami paling dengan menyebarkan imbauan di grup-grup PNS, ingat harus tetap netral," kata Hermawan.

Dia berpendapat untuk mengatasi reaksi PNS di medja sosial memang harus dikontrol melalui medsos. Apabila dikontrol melalui dunia nyata, pendekatannya dirasa akan sulit dan tidak sesuai.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom