Solopos.com, WONOGIRI — Dua belas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 di Wonogiri menolak menyetujui daftar pemilih tetap (DPT) yang sedianya ditetapkan dalam pleno DPT, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (1/11/2013).
Alasannya, DPT Wonogiri yang mencapai 907.452 orang itu jauh melebihi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hanya 842.708 orang. Padahal, DAK2 yang disampaikan ke pemerintah daerah Oktober 2012 lalu tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah kursi di DPRD Wonogiri.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Para pengurus parpol yang menghadiri pleno hari itu pun kompak meneken surat pernyataan menolak penetapan DPT. Surat tersebut juga berisi tuntutan parpol se-Wonogiri kepada Kemendagri, yang jika tidak dipenuhi akan dilanjutkan dengan penolakan mengikuti Pemilu Legislatif 2014.
Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, kepada Solopos.com, Jumat, mengatakan penolakan pengurus parpol terhadap DPT berawal dari fakta riil bahwa KPU menetapkan jumlah pemilih di Kota Gaplek mencapai lebih dari 900.000 jiwa. Dengan fakta itu, menurutnya, DAK2 versi Kemendagri tidak patut dijadikan acuan untuk menentukan apapun, termasuk kursi di DPRD Wonogiri dan urusan lain.
DAK2 merupakan data yang mencakup semua warga Wonogiri, baik warga yang sudah memenuhi syarat memilih maupun yang usianya di bawah 17 tahun, bahkan balita. Sedangkan, DPT hanya menggambarkan jumlah warga yang berhak memilih. “Jadi kami sepakat menolak DPT. Kami menuntut Kemendagri merevisi keputusannya soal DAK2, juga perkara lain yang penetapannya berkaitan dengan DAK2. Kalau itu tidak dipenuhi, parpol se-Wonogiri tidak mau mengikuti Pemilu Legislatif 2014,” beber Joko.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
