Solopos.com, SOLO–Dunia pendidikan kembali menjadi sasaran politisasi sejumlah kalangan. Seminar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Solo bertema Empat Pilar Kebangsaan dan Perjuangan PGRI di Gedung Perhimpunan Masyarakat Solo (PMS), Sabtu (11/1/2014), justru menjadi ajang kampanye terselubung salah satu calon anggota DPD RI.
Pantauan solopos.com, kampanye secara tersirat atau memberikan arahan secara langsung terjadi di sesi akhir acara. Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, selaku pembicara, mempromosikan Sulistiyo, calon anggota DPD RI yang juga Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, sebagai figur yang pro-kesejahteraan guru. Arahan tersebut didengar lebih dari 600 guru TK yang hadir dalam acara. “Pak Sulistiyo ini perjuangannya gigih sekali (untuk guru). Masa kita enggak mendukung?” ujar Sugiaryo.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pemberian materi kampanye seperti selebaran dan stiker pun terjadi dalam seminar. Alat kampanye yang memuat profil dan sepak terjang calon anggota DPD petahana itu diberikan saat guru hendak meninggalkan gedung. Dalam materi stiker, tertulis “Apapun Partainya, DPD RI-nya Coblos Gambar!” diikuti foto Sulistiyo berikut nomor pemilihan.
Mengetahui praktik tersebut, sejumlah anggota Humas dan Protokol Pemkot sempat marah dan meminta materi kampanye disingkirkan. Hal itu menyusul rencana kehadiran Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, di acara tersebut.
Saat dikonfirmasi, Sugiaryo, membantah mengarahkan guru untuk memilih figur tertentu dalam pemilu. Dia mengklaim hanya memberi pemahaman ihwal perjuangan Sulistiyo bagi guru dan PGRI selama ini. “Saya enggak pernah minta teman-teman nyoblos, soal milih itu hak mereka. Namun kalau mereka realistis, tidak usah dikampanyekan juga bakal milih (Sulistiyo). Sudah diperjuangkan mati-matian, tegakah kamu tidak memberi dukungan?” ucap dia.
Sementara Wali Kota memilih tak memermasalahkan seminar yang berbau kampanye terselubung itu. Menurutnya, wajar jika PGRI memanfaatkan acaranya untuk mendukung figur yang dinilai mampu membawa aspirasi guru. “Sah-sah wae hla wong calone ketuane dhewe. Lagipula ini kan sudah mulai masa kampanye.”
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Agus Sulistyo, kepada Espos, menilai seminar itu melanggar PKPU No.1/2013 jika dianalogikan sebagai kampanye terbuka. Sebab, kampanye tersebut baru dimulai 16 Maret mendatang. Salah satu unsur kampanye terbuka dalam pemilihan tingkat nasional yakni mengumpulkan massa hingga 1.000 orang. “Tinggal dilihat saja izin kepolisian dan faktanya. Kalau kurang dari itu artinya masih pertemuan terbatas dan diperbolehkan,” tandasnya. Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta, belum bisa dihubungi hingga sore.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
