Solopos.com, SUKOHARJO-Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Weru, Sukoharjo berinisial Sm, dituding telah “berkampanye” untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di hadapan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Karanganyar, Weru.
Tudingan tersebut dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sukoharjo, Giyarto, saat dihubungi Espos melalui telepon seluler, Minggu (19/1/2014). Calon anggota legislatif (Caleg) untuk daerah pemilihan (Dapil) Tawangsari, Bulu dan Weru tersebut mengaku memiliki bukti rekaman audio “kampanye” yang dilakukan Sm.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“PNS di UPTD Pendidikan Weru, Pak Sm menyampaikan dalam forum pembagian seragam RT dan RW Desa Karanganyar pada 19 Desember 2013, bahwa dia [Sm] berharap partai terbesar di Sukoharjo bisa mendapat lebih dari 50 persen suara [dalam Pileg nanti]. [Menurut Sm] Dengan begitu segala program [pemerintah] bisa berjalan lancar dan berbagai protes bisa dianggap sebagai anjing menggonggong kafilah berlalu,” ujar Giyarto.
Dia mempertanyakan pernyataan Sm yang juga berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2014. Menurut Giyarto seorang PNS tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi sampai berkampanye untuk salah satu partai politik (parpol).
“Ini jelas tidak profesional. Seharusnya UPTD Pendidikan mengurusi tugas pokok dan fungsi nya. Kalau seperti ini, kasihan para siswa yang jadi korban,” sambung dia.
Giyarto juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menindak tegas sepak terjang Sm. Alasannya, Sm dikhawatirkan bersikap tidak netral saat penyelenggaraa Pemilu mendatang. “Kondisi seperti ini harus dibenahi KPU. Sebab bagaimana nanti saat Pemilu? Sekarang saja sudah bersikap tidak netral seperti itu,” imbuh dia. Menurut Giyarto kegiatan pembagian seragam RT dan RT di Karanganyar dihadiri Camat Weru, Heru Indarjo.
Kegiatan pembagian seragam tersebut merupakan acara dari Pemerintah Desa (Pemdes) Karanganyar. Terpisah, saat dimintai tanggapan Espos melalui telepon seluler, Sm membantah tudingan Giyarto. Sm yang mengaku sedang berada di Magelang pada Minggu siang menyatakan tidak pernah “berkampanye” untuk parpol tertentu di Karanganyar. “Tapi saya akui memang hadir dalam acara itu [pembagian seragam],” ujarnya.
Dia juga mengakui kehadirannya dalam acara tersebut atas inisiatifnya sendiri. Sm beralasan banyak guru atau tenaga pengajar kenalannya yang menjabat sebagai pengurus RT dan RW. “Banyak teman-teman guru yang jadi pengurus RT RW. Saya hadir untuk memberikan pemantapan kepada mereka supaya tidak ragu dalam mengabdi kepada masyarakat. PNS adalah abdi negara sekaligus abdi masyarakat,” terangnya.
Mengenai pernyataan politiknya, Sm mengaku sebatas memberikan ilustrasi umum tentang Pemilu. “Saya tidak sebut partai tertentu. Saya hanya sampaikan bahwa sejak dulu sampai sekarang, politik itu identik dengan pertarungan di parlemen [DPR]. Sejak jaman Orde Baru, supaya bisa kuat di parlemen yang dikehendaki adalah single majority,” paparnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Bambang Sutrisno mengakui Sm adalah PNS. Sm menjabat Kepala UPTD Pendidikan di Kecamatan Weru. Namun Bambang mengaku tidak tahu ihwal kabar yang menyebutkan bahwa Sm “berkampanye” untuk parpol tertentu. “Yang bersangkutan segera kami mintai klarifikasi,” tandasnya.
Bambang menegaskan PNS tidak boleh terlibat politik praktis.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
