SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo,(JIBI/Solopos/Dok.)

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo atau Rudy, membantah kucuran APBD untuk dana pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan tahun ini bermuatan politis. Wali Kota menegaskan kucuran dana itu untuk mendukung peningkatan program yang dicanangkannya tahun ini, bukan karena menjelang Pemilu 2014.

“Solo mencanangkan tahun pelayanan dan infrastruktur di 2014. Ini salah satu bagiannya,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Balai Kota Solo, Kamis (30/1/2014).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Diberitakan sebelumnya, tahun ini Pemkot Solo menggelontor dana pendamping PNPM senilai Rp380 juta atau 5% dari total bantuan PNPM sebesar Rp7,1 miliar. Padahal sejak 2008, Pemkot bersikukuh menolak program tersebut yang diwujudkan dengan nihilnya dana pendamping. Sikap ini pun mendapat sorotan lantaran dilakukan di tahun politik.

Rudy tak menampik pernah menolak program pemerintah pusat itu saat masih menjadi Wakil Wali Kota. Menurutnya, penolakan tersebut beralasan mengingat pusat meminta share pendampingan hingga 50%. “Dulu mintanya 50-50. APBD Rp6,5 miliar, pusat Rp6,5 miliar. Saya pertanyakan pertanggungjawabannya jika dana sebesar itu diserahkan ke LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Kalau sekarang kan tidak, hanya 5%. Pusat sudah menyetujui,” tuturnya.

Untuk semakin memupus anggapan negatif, Wali Kota siap menganggarkan dana pendampingan PNPM di tahun selanjutnya. Rudy berkomitmen menjadikan PNPM Mandiri sebagai bagian pemberantasan kemiskinan. “Ya harus berkelanjutan, terus.”

Pegiat Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro), Alif Basuki, menilai pendanaan PNPM oleh Pemkot mulai tahun ini patut dicurigai. Sebab, pelaksanaannya beriringan dengan gawe besar pemilu 2014. “Menarik dicermati alasan Pemkot menganggarkan kebutuhan ini. Kalau untuk peningkatan layanan, kenapa tidak dilakukan tahun-tahun sebelumnya? Jangan-jangan JKN [Jaminan Kesehatan Nasional, program yang belum dialokasi dana APBD] nanti bernasib sama.”

Alif meminta warga, terlebih penerima bantuan PNPM, kritis menyikapi kebijakan tersebut. Pihaknya tak menampik alokasi dana pendamping tersebut positif untuk mendorong pemberantasan kemiskinan. Hanya, ia berharap pejabat Pemkot tak memainkan sikap populis ini sebagai strategi mengeruk suara di 2014. “Bisa saja pejabat Pemkot nanti hadir di acara seremonial terkait PNPM. Di sinilah warga harus bijak menilai. Bantuan itu memang hak mereka,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya