PEMILU 2014 : KPK & BPK Diminta Perketat Pengawasan APBN

Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi diminta mengawasi lebih ketat penyaluran dan pemanfaatan APBN menjelang Pemilu 2014. Masa menjelang Pemilu dinilai menjadi saat yang rentan penyimpangan keuangan negara untuk membiayai pemenangan partai politik (Parpol) dalam pemilu tersebut.

Imbauan itu dikemukakan Direktur Pengembangan Centre Information Development Studies (Cides) Hilmi Rahman Ibrahim di Jakarta, Jumat (30/8/2013). Menurut dia, besarnya biaya kampanye, membuka potensi pemanfaatan APBN untuk kepentingan golongan tertentu, termasuk dengan cara mengakali peraturan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Misalnya saja, sambungnya memberi contoh, ada dokumen berisi kesimpulan rapat internal Komisi VI DPR pada Senin, 24 Juni 2013 yang menyatakan adanya alokasi penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5,7 triliun pada 5 BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. “Tapi kemudian, Komisi VI DPR menilai proses persetujuan adanya alokasi PMN untuk kelima BUMN itu ilegal karena tidak pernah dibahas dan disetujui dalam rapat internal komisi. Artinya, alokasi dana PMN tersebut tak beda dengan anggaran selundupan,” paparnya.

Kondisi itu menurutnya jelas menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan pihak-pihak tertentu. “Kami berharap, KPK, BPK dan masyarakat penggiat anti Korupsi mencermati apa yang terjadi di DPR dan apa yang terjadi di kementerian kementrian negara. Jika tidak, penyimpangan akan sangat besar terjadi,” tambahnya.

Peneliti senior pada Public Trust Institute Eman Sulaeman Nasim juga mengakui setiap menjelang pemilu, partai politik peserta pemilu berusaha meningkatkan citra sekaligus menarik simpati masyarakat. Terlebih lagi partai politik yang beberapa pengurusnya tengah dijerat hukum karena terlibat korupsi uang negara, agar citra buruk dilupakan, dan masyarakat kembali simpati serta memilih calegnya.

“Untuk itu, mereka butuh dana yang sangat besar, yang kadangkala sumbernya sangat terbatas,” katanya. Belum lagi, kebutuhan dana kampanye juga biayanya sangat besar. Mulai dari biaya iklan, pernak pernik kampanye, sewa tempat, dan bintang tamu pengisi acara. Belum lagi, masih maraknya kampanye legal berupa membagikan uang atau sembako kepada partisan makin meningkatkan biaya tesebut.