PEMILU 2014 : Dugaan Mobilisasi PNS, Panwaslu Boyolali Ngaplo

Solopos.com, BOYOLALI — Indikasi adanya mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Boyolali menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, belakangan ini menguat. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali mengakui kerap mendapatkan laporan dan informasi berbagai kegiatan yang mengarah pada mobilisasi PNS untuk memenangkan calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) tertentu.
Sayangnya, Panwaslu mengaku sejauh ini belum memperoleh alat bukti kuat untuk menindaklanjutinya hingga ke ranah hukum. “Kami sering menerima informasi, baik itu secara lesan, lewat SMS, maupun telepon, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang indikasinya mengarah ke mobilisasi PNS untuk pemenangan caleg atau parpol tertentu. Tapi harus kami akui, kami kesulitan untuk menindaklanjuti karena alat buktinya seringkali tidak ada,” ungkap anggota Panwaslu Kabupaten Boyolali, Puspaningrum, kepada wartawan di kantor Panwaslu Boyolali, Jumat (8/11/2013).

Puspaningrum menyatakan Panwaslu menindaklanjuti setiap informasi maupun laporan yang diterima dengan memantau dan mengawasi kegiatan tersebut. Namun Panwaslu tidak mendapati materi kegiatan yang mengarah langsung kepada ajakan atau paksaan untuk memilih caleg ataupun parpol tertentu.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Misal dalam kegiatan itu ada pengisi atau pemateri acara, saat sambutan dan sebagainya, yang bersangkutan tidak menyebutkan ajakan, arahan, atau paksaan untuk memilih caleg atau parpol tertentu. Bahkan seringnya, justru mengingatkan tentang netralitas PNS,” bebernya.

Hal itu diamini Ketua Panwaslu Boyolali, Taryono. Setiap ada informasi dan laporan tentang dugaan pelanggaran netralitas PNS, Taryono, mengatakan pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. “Tapi kami juga terkendala alat bukti, walaupun sudah beberapa yang kami undang untuk klarifikasi,” katanya.

Dengan munculnya indikasi-indikasi adanya mobilisasi PNS di Kabupaten Boyolali, Taryono, mengingatkan agar aparat pemerintah tersebut tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu. Hal itu juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri. Diungkapkan dia, belum lama ini pihaknya juga melakukan klarifikasi terhadap salah satu anggota Polri yang dilaporkan tidak netral. “Sudah kami panggil untuk klarifikasi,” terangnya.

Meski demikian, untuk menyikapi persoalan itu, Puspaningrum berharap masyarakat segera melaporkan kepada Panwaslu jika menemukan mobilisasi semacam itu. “Akan lebih baik jika laporan tersebut disampaikan secara resmi, bila memungkinkan dengan dilengkapi alat bukti yang kuat,” katanya.

Ditegaskan dia, Panwaslu siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terpadu, yakni kejaksaan negeri (kejari) dan kepolisian setempat untuk menindaklanjuti hal itu.