Solopos.com, SUKOHARJO--Indikasi politisasi birokrasi di Kabupaten Sukoharjo untuk kepentingan Pemilu 2014 semakin kuat.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makmur, Suryanto mengungkapkan adanya sinyalemen pergerakan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) dalam mendukung salah satu partai politik (parpol).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Suryanto, beberapa UPTD Disdik diketahui menginstruksikan kepala sekolah dasar supaya mendata potensi suara salah satu parpol. “Saya mendapatkan laporan seperti itu,” ungkapnya saat ditanya solopos.com perihal indikasi politisasi birokrasi di Sukoharjo, Selasa (19/11/2013).
Selain itu, Suryanto mengaku mendapatkan informasi adanya beberapa camat yang mulai bersikap tidak netral. Para camat tersebut memobilisasi kepala desa supaya mendorong pemenangan parpol tertentu. “Informasi ini sudah jadi rahasia bersama [umum],” tambahnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, menyatakan keluarga besar pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Makmur “bersih” dari praktik politik.
“Setahu saya sampai saat ini PNS di Sukoharjo masih netral, tidak ada yang bermain politik,” ungkapnya. Menurut dia, dalam beberapa pesta demokrasi, PNS Sukoharjo selalu netral.
Agus menyatakan, sitiap pelanggaran kedisiplinan PNS pasti akan dijatuhi sanksi. Jenis sanksi berjenjang dan disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan para PNS.
Sanksi paling berat dari pelanggaran yang dilakukan PNS, termasuk bermain politik, Agus menjelaskan, berupa pemecatan dengan tidak hormat. “Bila terbukti melanggar ya dipecat,” tegasnya. Pasalnya, Agus menerangkan, dalam aturan main jelas diatur larangan PNS bermain politik. Baik mengarahkan massa hingga ikut berkampanye menggiring massa kepada partai politik (parpol) tertentu.
Untuk itu, dia mengimbau, seluruh PNS di Sukoharjo memegang teguh aturan main tersebut. Apalagi situasi politik mendekati Pemilu 2014 diyakini akan semakin meruncing.
Setiap parpol berlomba-lomba mendapatkan basis massa, tidak terkecuali jajaran PNS Sukoharjo. “Intervensi kepada PNS tidak ada. Tapi pasti akan ada upaya mendapatkan simpati PNS,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin, mengungkapkan adanya indikasi politisasi birokrasi di Kabupaten Sukoharjo, mendekati Pemilu 2014.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
