Solopos.com, JAKARTA — Tahun 2014 mendatang adalah tahun politik, pada tahun depan itu dijadwalkan pelaksanaan Pemilu 2014. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya perubahan mengejutkan pada alokasi dana bantuan sosial (bansos) yang bakal dibagikan kepada masyarakat menjelang tahun politik itu.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (12/11/2013), mengungkapkan adanya lonjakan hingga 72,51% alokasi dana bansos pada tahun anggaran 2013 ini dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Lonjakan itu terdeteksi pada 15 kementerian yang dipimpin oleh menteri calon anggota legislatif atau pun calon presiden.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut ICW, kecenderungan lonjakan anggaran bansos itu menunjukkan potensi pemanfaatan dana APBN untuk modal pemenangan Pemilu 2014. Ada kecenderungan dana bansos disalurkan ke golongan masyarakat tertentu yang memiliki relasi partai politik dengan kepala daerah atau menteri di suatu kementerian.
Selain itu, acara penyaluran penyaluran bansos juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana kampanye terselubung oleh menteri atau anggota DPR. “Ada juga modus pemotongan dana bansos. Jika ini tidak diawasi integritas pemilu akan rendah, percuma saja pemilu kalau hanya memastikan proses berjalan kalau tidak fair,” kata Abdullah.
Peneliti Divisi Anti Korupsi ICW Almas Sjafrina memaparkan penelitian ICW menunjukkan kenaikan alokasi dana bantuan sosial di Kementerian yang dipimpin oleh menteri yang terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2014. Total dana bansos di 15 kementerian itu naik dari Rp40,30 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp69,54 triliun pada APBN 2013 dan kemudian kembali meningkat menjadi sekitar Rp82 triliun pada APBN-P 2013.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada anggaran bantuan sosial Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Lima kementerian di atas dipimpin oleh menteri yang terdaftar dalam DCT Pemilu Legislatif 2013 yaitu Menkop UKM Sjarif Hasan, Menpora Roy Suryo, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mentan Suswono, dan Menteri PDT Helmy Faishal.
Perbandingan APBN 2012 dan APBN 2013 menunjukkan bana bansos Kemenkop UKM naik dari Rp165,74 miliar menjadi Rp446,58 miliar, Kemenhut naik dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar, sedankan Kemenakertrans naik dari Rp7,68 miliar menjadi Rp70,21 miliar. Adapun dana bansos Kementerian Pertanian naik dari Rp5,32 triliun pada 2012 menjadi pada Rp6,03 triliun 2013, Kementerian PDT naik dari Rp511,45 miliar pada 2012 menjadi Rp1,21 triliun 2013, sedangkan Kemenpora dari tidak dianggarkan pada 2012 menjadi Rp608,65 miliar pada 2013.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
