PEMILU 2014 : Bawaslu Tingkatkan Pengawasan di Hari Pencoblosan

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengecek kesiapan petugas pengawasan (Panwas) pada seluruh tingkatan di seluruh daerah Indonesia.

“Seluruh perangkat dari kabupaten/kota sampai dengan pengawas pemilu lapangan [PPL] siap mulai besok sampai 9 April dan sesudahnya. Pastikan tidak ada personel yang tidak lengkap,” kata Muhammad dalam teleconference dengan panwas di seluruh Indonesia yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurutnya, pemilihan anggota lembaga legislatif kali ini merupakan momentum yang sangat penting. Sehingga untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya, Muhammad mengimbau seluruh jajaran Bawaslu di semua tingkatan dapat berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan jajaran terkait, terutama dengan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan.

“Jangan sampai ada perbedaan pemahaman di semua tingkatan. Kita sama-sama penyelenggara pemilu, harus ada kekompakan, sinergitas agar masyarakat terlayani dengan benar,” ujarnya.

Penyelenggara pemilu, lanjutnya, harus segera melaporkan indikasi kecurangan atau pelanggaran yang ditemukan selama proses pemungutan suara, dan mengimbau Panwas diseluruh daerah untuk tetap netral dan tidak berpihak kepada parpol atau caleg tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Adapun, Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan pada hari pemungutan suara. “Tugas Bawaslu makin berat, apalagi dengan munculnya berbagai laporan terkait permasalahan-permasalahan di sejumlah daerah,” kata Nasrullah.

Nasrullah mengakui pada 1 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, pihaknya masih mendapati sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di berbagai daerah. “Ada dugaan pelanggaran mengenai praktik politik uang di Kabupaten Gunung Kidul, petugas kami disana telah dikerahkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, di Kabupaten Gunung Kidul, Polres setempat berhasil mengamankan 3 orang yang membawa uang sebanyak Rp510 juta, dan ditemukan juga atribut-atribut kampanye salah satu caleg. Diduga uang tersebut akan digunakan untuk praktik politk uang. “Kami akan menggali lebih lanjut, apakah memang ada indikasi praktik politik uang, kalau iya, maka kami akan mencaritahu siapa orang yang akan menerima uang tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nasrullah menyebutkan adanya titik-titik lokasi yang rawan konflik seperti di Propinsi Aceh dan Propinsi Jambi. “Di Jambi ada Panwas yang terkena peluru, Bawaslu akan turun langsung untuk memberi dukungan,”ucapnya.

Selain itu, Propinsi Aceh juga dinilai sebagai daerah yang paling rawan terhadap potensi konflik, mengingat adanya penyerangan oknum tak dikenal terhadap beberapa parpol menjelang pelaksanaan pemilu. Bawaslu mengaku akan meningkatkan kewaspaan dan meminta bantuan pengamanan dari TNI dan Polri,

Sementara itu, Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengungkapkan pihaknya mendapat temuan sejumlah permasalahan yang dilapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pileg 2014.

Pertama, surat pemberitahuan memilih (formulir C6) yang sudah diterima pemilih sebelum waktu pencoblosan, ternyata memiliki informasi waktu pelaksanaan yang tidak akurat dan berbeda-beda. Formulir C6 seharusnya menulis waktu pelaksanaan pemilu pukul 07.00-13.00. Namun, pada suray pemberitahuan di sejumlah daerah justru tertulis waktu pelaksanaan sejak 07.00-selesai.

“KPU [Komisi Pemilihan Umum] harus memberikan informasi yang jelas, kalau berbeda-beda dikhawatirkan muncul kecurangan,” kata Masykurudin.

Kedua, JPPR mendapat temuan bahwa sejumlah pemilih di beberapa daerah masih belum memperoleh surat pemberitahuan memilih (C6). “Kami telah melaporkan temuan ini kepada KPU, dan KPU telah memberikan ijin pemilih untuk mencoblos tanpa membawa formulir c6, asalkan namanya tercantum di DPT,” ujarnya.

Ketiga, banyak caleg atau parpol yang melanggar ketentuan untuk tidak berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Mereka melakukan kampanye melalui media sosial, dan pesan singkat.

Keempat, maraknya praktik politik uang. “Berdasarkan laporan masyarakat, mereka mengaku masih mendapat pemberian uang atau sembako dari caleh atau parpol tertentu.”

Kelima, masih banyak dijumpai alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk, baliho stiker dan banner di sejumlah titik lokasi.

Keenam, nepotisme penyelenggara pemilu. JPPR mendapat temuan, ada 3 TPS yang keanggotaannya terdiri dari 1 keluarga.

Ketujuh, sejumlah daerah masih mengalami kekurangan logistik pemilu. Di PPS Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon masih kekurangan formulir berita acara. Kemudian di Tangerang Selatan, masih kekurangan puluhan ribu sura suara DPD, sedangkan di Jember, Jawa Timur, masih kekurangan formulir C6.