PEMILU 2014 : Agar Langkah Mulus, Caleg Solo Iming-Imingi PPK Banjarsari Fulus

Solopos.com, SOLO–Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarsari, Solo mengaku banyak menerima tawaran uang senilai puluhan juta rupiah dari puluhan calon anggota legislatif (caleg) yang ingin suara mereka diamankan dalam proses rekapitulasi perolehan suara. Namun, tawaran itu tak membikin anggota PPK Banjarsari gelap mata.

Anggota PPK Banjarsari, Ary Prayitno, saat ditemui Solopos.com di kediaman Ketua PPK Banjarsari Soeherman di Banjarsari, Jumat (18/4/2014), mengungkapkan tawaran para caleg itu banyak yang masuk ke PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak logistik pemilu masuk ke kelurahan.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Tawaran ke PPK atau PPS itu ora umum. Puluhan caleg ada. Tawaran mereka pastilah dengan iming-iming uang puluhan juta rupiah. Kalau tawaran itu kami turuti, kami sendiri yang rugi. Biaya pengembalian nama baik kami bisa lebih dari tawaran itu,” aku Ary.

Ary mengisahkan ada seorang caleg menghubunginya dengan maksud ingin bertemu. Ary pun meladeninya dan bertemu di suatu tempat. “Saat itu, saya bilang kepada caleg itu gila. Ada mahkota yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapa pun. Saya langsung menolaknya daripada saya masuk bui,” imbuhnya.

Kejadian serupa juga dialami Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Agus Sulistyo, beberapa waktu lalu. Agus mengaku pernah didatangi seorang caleg DPR yang menawarkan sejumlah rupiah untuk mengamankan suaranya.

“Kalau saya bilangnya begini, jumlah gaji DPR itu dijumlah untuk lima tahun kemudian diserahkan ke meja saya saja, pasti saya tolak. Jadi, semakin mendekati rekapitulasi, maka semakin marak tawaran caleg kepada penyelenggara pemilu. Saya tak mau di-oyak-oyak caleg. Makanya, kalau libur ya pulang ke desa,” aku Agus, saat ditemui Espos, Jumat sore.

Komisioner KPU lainnya, Pata Hindra Aryanto, pun tak luput dari incaran caleg. Pengalaman itu terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Pata, awalnya si caleg menggunakan modus operandi konsultasi ke KPU.

“Dalam konsultasi itu, caleg bertanya tentang sesuatu hal, kemudian menyinggung tentang jual beli suara. Kalau saya, bukan hanya Rp1 juta, tapi ratusan juta rupiah yang ditawarkan untuk mengkondisikan dari tingkat PPS, PPK, sampai KPU. Semua itu kami tolak semua,” pungkasnya.