<blockquote><p>Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (13/8/2018). Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Penelitian dan Pengembangan Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah sholahuddin@solopos.co.id.<strong><br /></strong></p></blockquote><p><strong>Solopos.com, SOLO –</strong> ”Siapa pun yang terpilih, pasangan presiden dan wakilnya, analisis rekam jejak mereka, korupsi akan tetap marak, politik uang masih merajalela, dan keadaban politik belum akan terwujud. Pilpres hanya berfungsi menjamin adanya kepastian politik dan tidak menjanjikan perubahan dalam mentalitas dan peradaban. <em>So, please be relax. Do as usual. Don’t hope more…”</em></p><p>Pesan itu masuk ke dalam sebuah grup di aplikasi percakapan Whatsapp keluarga saya. Sang pengirim pesan menanggapi kepastian munculnya dua konstestan pemilihan presiden (pilpres) 2019, yaitu pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno.</p><p>Kedua pasangan itu pada Jumat (10/8) secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pesan dari anggota grup percakapan itu sedikit pesimistis. Gegap gempita pemilihan presiden 2019 diragukan bakal membawa perubahan fundamental keadaan negara ini. Membawa Indonesia menjadi negeri yang bersih dari aneka tindakan lancung.</p><p>Dari sekian kali pemilihan umum di Indonesia, dari setiap pergantian rezim penguasa, memang belum ada yang benar-benar memberikan harapan baru untuk perubahan atau setidak-tidaknya membangun fondasi penting untuk kemajuan. Wajar bila muncul pesimisme. Tentu harus diakui ada yang menaruh harapan besar pada pemilihan presiden mendatang. </p><p>Saya ragu pemilihan presiden kali ini bisa mewujudkan impian saya: menjadikan Indonesia bermartabat. Kontestan utama pemilihan presiden bukan orang baru. Pemain-pemain lama, partai politik maupun tokoh-tokoh penyokongnnya.</p><p>Hanya calon wakil presiden yang berganti. Pasangan calon presidan dan calon wakil presiden yang diajukan partai politik merupakan hasil kompromi yang rumit, pragmatis, tidak selalu mempertimbangkan kepentingan masa depan republik ini.</p><p>Terhadap petahana, publik bisa melihat rekam jejak selama memimpin Indonesia. Apakah kinerjanya benar-benar menjanjikan? Apa kabar Nawacita? Apa kabar revolusi mental yang begitu heboh pada pemilihan presiden 2014? Apa kabar pula janji menciptakan Indonesia yang bersih? Apa kabar janji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apa kabar pula janji tidak membagi-bagi jabatan bagi partai politik?</p><p>Tidak beda dengan pasangan penantang. Rekam jejaknya belum bisa meyakinkan saya. Mereka adalah anak panah baru yang saya yakini belum bisa merevolusi Indonesia. Mereka selama ini hanya bermain dalam tataran wacana. Status sebagai ”oposan” tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai penyeimbang yang sehat bagi penguasa. </p><p>Peran kekuatan oposisi sangat diperlukan sebagai pengontrol pemerintah. Sayangnya, wacana tandingan dari kubu oposisi selama ini bukan dari hasil kajian yang mendalam. Cenderung asal berbeda dengan penguasa dalam banyak hal. Saya tetap berharap ada perubahan melalui pemilihan presiden 2019, meski berat untuk optimistis.</p><p>Saya berharap tapi tidak banyak. Sikap ini saya ambil agar saya tidak terlalu kecewa bila kinerja pasangan yang terpilih tidak sesuai ekspektasi saya. Dalam istilah pemasaran, kecewa terjadi bila kinerja produk di bawah harapan konsumen. Jadi, kalau Anda tidak ingin kecewa, ya jangan terlalu berharap.</p><p><strong>Tidak Mengenakkan</strong></p><p>Sikap saya ini berangkat dari pengalaman dari pemilihan umum ke pemilihan umum yang selalu memberi sesuatu yang tidak mengenakkan. Mungkin saya berharap terlalu banyak pada pemilihan umum dan konstestan yang saya pilih. Pada pemilihan umum era Orde Baru saya begitu gandrung dengan partai hijau dengan lambang yang begitu ”religius”.</p><p>Lambang yang menjadi penanda ke arah mana saya harus beribadah. Saat melihat gambar konstestan itu, situasi kebatinan saya bergejolak: inilah harapan baru Indonesia yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan negara. Sayangnya, dalam bahasa kaum milenial, saya hanya ketemu PHP (<em>pemberi harapan palsu</em>). <em>Lha wong </em>ketua umumnya saja masuk penjara karena korupsi. </p><p>Pada pemilihan umum awal masa reformasi, saya jatuh hati pada konstestan (dan tokohnya) yang sering mengklaim sebagai anak kandung reformasi. Saya seperti melihat malaikat yang turun dari langit. Kenyataannya? Alih-alih bisa mereformasi Indonesia, jejak rekam partai politik <span>ini tidak menggembirakan. </span></p><p>Langkah sang tokoh juga sangat mengecewakan. Banyak kader partai politik itu yang menjadi ”pasien” KPK. Demikian pula pada pemilihan presiden 2014 lalu. Sebagian dari harapan-harapan saya tidak terwujud. Sungguh tidak mengenakkan. Kadung terbawa perasaan (baper), tapi bertepuk sebelah tangan. Seperti saat saya masih <em>jomblo</em>: menaksir seseorang, saya kira dia mau, tapi ternyata tidak. Menyakitkan bukan?</p><p>Itulah perasaan sakit saat rakyat ketemu PHP, para politikus. Pada pemilihan umum 2019 saya akan sangat berhati-hati. Saya menyadari politik adalah dunia panggung. Dunia yang penuh rekayasa, penuh kepentingan, kadang-kadang penuh manipulasi. Kesan yang ditampilkan di panggung politik tidak selalu mencitrakan realitas yang sebenarnya.</p><p>Agenda-agenda di balik panggung tidak diketahui publik. Rakyat hanya disodori sesuatu untuk dipilih pada detik-detik terakhir. Kandidat pemimpin yang muncul juga bukan dari hasil proses uji publik yang baik, tapi hasil kompromi yang kadang-kadang kasar: saling ancam di antara anggota koalisi partai politik.</p><p>Dengan demikian, pencitraan politik yang dilakukan para kontestan dan para <em>buzzer</em> harus disikapi secara hati-hati. Tetaplah menjadi pemilih yang independen dan kritis. Dalam pemasaran politik (<em>political marketing</em>), kandidat (termasuk dalam pemilihan presiden) hakikatnya adalah produk politik yang siap dilempar ke pasar politik.</p><p>Kandidat maupun tim suksesnya selama masa pendafttaran hingga kampanye akan terus membangun citra (<em>brand image</em>), menentukan strategi pemasaran politik, membangun <em>positioning</em> (pemosisian) kandidat, memengaruhi calon pemilih, dan sebbagainya.</p><p><strong>Pemasaran Bisnis</strong></p><p>Secara prinsip itu tidak ada bedanya dengan pemasaran bisnis. Sejatinya pemasaran politik itu mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran bisnis. Jadi, tidak ada bedanya dengan orang menjual kecap, malah dalam pemasaran bisnis cara-cara yang dilakukan lebih elegan. </p><p>Jarang ditemukan pemilik produk atau merek menyerang kompetitor secara terbuka. Dalam politik? Mereka lebih sering menyerang lawan ketimbang membangun citra yang baik untuk menarik calon pemilih. Mengkritik lawan memang menjadi cara mudah dan murah ketimbang menawarkan program-program bermutu, apalagi bila serangan itu dibungkus dengan simbol-simbol keyakinan.</p><p>Situasi saling serang itu yang membuat kondisi tidak nyaman bagi semua pihak. Seolah-olah memaki sesama anak bangsa menjadi sesuatu yang halal. Pesimisme sebagian orang ini menjadi tantangan para kandidat pemimpin. Inilah waktu yang tepat bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Andalah yang layak memimpin Indonesia. Bagaimana mengubah pesimisme menjadi optimism?</p><p>Sebagai rakyat, saya lebih suka menonton proses menuju pemilihan presiden 2019 dari jauh sambil <em>nyruput</em> teh hangat buatan istri saya. Lebih <em>nyamleng</em> ketimbang ikut melibatkan perasaan subjektif yang akhirnya bikin baper. Seperti saran saudara saya di grup percakapan itu: rileks saja, bekerja seperti biasa, jangan berharap lebih. Itu saja…</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
