PEMILIHAN PIMPINAN DPR : Setya Novanto, Upaya Lemahkan KPK?

Solopos.com, JAKARTA–Dipilihnya Setya Novanto, Bendahara Umum Partai Golkar sebagai Ketua DPR dinilai sebagai salah satu upaya dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melemahkan ?kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang seringkali menjerat elite partai politik dan anggota DPR.

Pasalnya, berdasarkan data hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), tidak sedikit partai politik dari Koalisi Merah Putih yang terjerat berbagai kasus korupsi?. Sehingga tidak menutup kemungkinan, Koalisi Merah Putih akan melemahkan kewenangan KPK setelah posisi Ketua DPR RI, dikuasai Setya Novanto.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seperti Partai Golkar, tidak sedikit kader dari Partai Golkar yang terlibat berbagai kasus korupsi diantaranya kasus korupsi Proyek PON di Riau, proyek pengadaan simulator, pengadaan Al Quran, dan proyek E-KTP.

Partai Keadilan Sejahtera, kadernya juga ada yang tersangkut kasus suap impor daging sapi yang telah menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq sebagai terdakwa dan pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian.

Partai Persatuan Pembangunan, mantan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali telah terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), ada kadernya yang diduga kuat terlibat kasus korupsi pengadaan Kereta Api dari Jepang yang pada saat itu Kementerian Perhubungan dipegang oleh Hatta Rajasa.

Selain itu, Partai Demokrat sendiri ada kadernya yang terlibat kasus SKK Migas dan Proyek Hambalang. Sedangkan dari Partai Gerindra, kadernya ada yang terjerat dalam kasus pengadaan proyek simulator.

Pelemahan KPK
Menurut Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto pelemahan kewenangan KPK bisa melalui beberapa cara di DPR. Seperti pada saat melakukan fit and profer test calon pimpinan KPK, proses legislasi di DPR untuk merivisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU KPK dan Revisi UU KUHAP dan KUHP adalah regulasi yang sangat memungkinkan untuk melemahkan kewenangan KPK.

“Bisa juga melalui pemotongan anggaran KPK untuk menyelidiki satu kasus korupsi,” tutur Agus dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).

Agus memprediksi hal tersebut tidak lama lagi akan terjadi, jika Koalisi Merah Putih tetap mendominasi dan solid di DPR. Selain itu, Agus mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih sebelumnya di DPR juga sudah menyatakan akan segera merivisi undang-undang KPK, jika hal tersebut benar maka menurut Agus umur KPK tidak akan lama lagi.

?”Jika KPK berhasil dilemahkan, maka dapat dipastikan koruptor di Senayan akan berjaya,” kata Agus.

Terpisah, ?Ketua Koordinator ICW, Ade Irawan menilai bahwa DPR RI akan segera mengalami kemunduran jika tetap digawangi oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Pasalnya, nama Setya Novanto seringkali disebut-sebut dalam setiap kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, nama Setya Novanto dalam kasus Akil Mochtar, pernah muncul rekaman pembicaraan terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar?. Setya disebut-sebut sebagai orang yang membiayai sengketa Pilkada Jawa Timur.

Kemudian dalam perkara Cessie Bank Bali, nama Setya juga terindikasi kuat terlibat langsung ?dengan PT Era Giat Pratama yang merupakan pemenang penagihan piutang dari Bank Bali. Dalam kasus yang telah merugikan negara Rpp546 Miliar tersebut, Setya Novanto diberi hadiah SP3 oleh pihak Kejaksaan pada tahun 2000, padahal sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya dalam kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang penambahan biaya arena menembak PON Riau. Dalam kasus yang telah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal tersebut, ruangan Setya Novanto di lantai 12, Nusantara I DPR pernah di geledah oleh tim penyidik KPK karena diduga kuat Setya terlibat dalam perkara tersebut.

Berikutnya dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Nama Setya Novanto disebut-sebut oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazar mengatakan bahwa Setya telah membagi-bagikan fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

“Ini merupakan sebuah kemunduran bagi DPR RI,” tutur Ade kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (2/10).

?Menurut Ade, ada banyak anggota DPR lain yang dapat dipilih untuk menjadi Ketua, selain nama Setya Novanto. Namun Ade mengatakan, dengan dipilihnya Setya sebagai Ketua DPR, hal tersebut kemudian menjadi kabar buruk bagi DPR dan mayoritas rakyat Indonesia.

“Dengan dilantiknya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI ini jelas menjadi kabar buruk buat DPR dan Rakyat,” kata Ade.

Selain itu, ICW juga menilai bahwa Setya tidak memiliki integritas yang baik sebagai Ketua DPR RI.? Pasalnya, nama Setya kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

“Orang yang menempati posisi penting itu harusnya memiliki integritas, tidak seperti Setya Novanto yang namanya sering disebut-sebut dalam beberapa kasus. Seolah-olah dia yang paling baik, padahal tidak,” tukas Ade.

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengaku kecewa terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Pasalnya, nama Setya seringkali disebut dalam setiap kasus korupsi yang ada di KPK.

“Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru. Namun demikian, kita tetap menghargai proses yang sudah terjadi di DPR RI,” tutur Samad dalam pesan singkatnya.

Samad sebelumnya berharap Ketua DPR RI yang baru adalah orang yang memiliki integritas dan bersih serta tidak memiliki kasus hukum apapun.

?”Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum,” tukas Samad.

?Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara dari Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan melemahkan kewenangan KPK selama mendominasi di DPR RI masa bakti 2014-2019. Politisi dari Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih akan memperkuat kewenangan KPK, kendati belum jelas konsepnya seperti apa.

“Tidak ada yang mau melemahkan KPK, yang ada bahkan sebaliknya (memperkuat),” tuturnya kepada Bisnis.

Selain itu, Tantowi juga meyakini bahwa Ketua DPR RI baru, Setya Novanto tidak terlibat kasus korupsi apapun. Kendati namanya seringkali disebut dalam berbagai kasus korupsi.

?Tantowi juga menantang beberapa lembaga penegak hukum maupun LSM anti korupsi untuk membuktikan keterlibatan KSetya Novanto dalam setiap kasus korupsi.

?”Ya kalau memang ada dibuktikan saja. Tersangka saja bukan,” tukas Tantowi.