PEMERINTAHAN : PDIP Bantul Tegaskan sebagai Oposisi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bantul menegaskan diri sebagai partai oposisi yang akan mengkritisi pemerintahan.

Promosi Tragedi Bintaro 1987, Musibah Memilukan yang Memicu Proyek Rel Ganda 2 Dekade

Harianjogja.com, BANTUL- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bantul menegaskan diri sebagai partai oposisi yang akan mengkritisi pemerintahan baru era bupati dan wakil bupati terpilih Suharsono- Abdul Halim Muslih.

Keputusan itu diambil menyusul kekalahan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sri Surya Widati-Misbakhul Munir yang diusung PDIP pada Pilkada 9 Desember lalu. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Bantul Kusbowo Prasetyo mengatakan, lembaganya secara internal telah memutuskan menjadi oposisi agar pemerintahan ke depan berjalan seimbang.

“Kalau enggak ada oposisi enggak akan imbang enggak ada yang mengontrol, kami sudah siap jadi oposisi,” terang Kusbowo, Senin (11/1/2016).

Sebagai oposisi, lembaganya melalui wakil yang duduk di DPRD Bantul akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan haluan partai serta yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat Bantul.

Kendati demikian, PDIP mengklaim belum belum memutuskan siapa saja partai di DPRD yang akan diajak berkoalisi sebagai partai oposisi. “Untuk itu belum dibicarakan, kita lihat saja nanti,” imbuhnya.

Ditambahkannya, partainya tidak khawatir apabila keputusan menjadi partai oposisi akan berakibat pada kocok ulang pimpinan alat kelengkapan (alkap) di DPRD. Pada pengalaman sebelumnya, kocok ulang alat kelengkapan dewan kerap dilakukan apabila terjadi dinamika politik seusai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari pengalaman beberapa kali kocok ulang alkap, partai dengan koalisi besar akan mendapat banyak kursi pimpinan alkap ketimbang yang tidak masuk koalisi besar.

Menurut Kusbowo, partainya sudah siap dengan risiko kocok ulang pimpinan alat kelengkapan dewan. Ia yakin posisi PDIP tetap kuat di DPRD karena partai ini memegang 12 kursi anggota dewan alias paling. Disusul Partai Gerindra dan PAN (enam kursi), Golkar (lima kursi), PKB, PKS dan PPP (empat kursi), Nasdem (dua kursi), Demokrat serta PBB (satu kursi).