SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014) (Setkab.go.id)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah telah menutup 9.294 rekening liar di kementerian/lembaga dengan nilai lebih dari Rp15 triliun sejak 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui penertiban rekening liar di kementerian/lembaga.

“Pada 2007, saya minta data tentang aset negara dan isu rekening liar, waktu itu belum well consolidated. Saya instruksikan Menteri Keuangan menertibkan yang dinamakan rekening liar menjadi rekening yang sah,” kata Presiden SBY di Kantor BPK RI, Rabu (22/1/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Presiden SBY memaparkan sejak instruksi penertiban tersebut Kementerian Keuangan telah menertibkan 46.586 rekening di kementerian/lembaga, 9.294 rekening di antaranya telah ditutup. Penertiban rekening-rekening tersebut berhasil mengembalikan dana sekitar Rp7,10 triliun dan US$11,8 juta yang sebelumnya tidak terawasi pemerintah ke kas negara. “Saya ingin ke depan penertiban ini terus dilakukan dengan demikan negara kita ini punya data yang sahih dan valid,” kata Presiden.

Presiden SBY mengingatkan potensi kerugian negara akibat penyelewengan penggunaan anggaran semakin lama akan semakin besar sejalan dengan peningkatan nilai APBN. Pemerintah menganggarkan belanja lebih dari Rp1.842 triliun dalam APBN 2014. Lebih dari Rp592 triliun di antaranya diteruskan sebagai dana transfer daerah. “Kalau ada kebocoran 1% saja itu sudah Rp20 triliun, kalau ada korupsi 10% jumlanya Rp200 triliun. Mari kita pastian uang negara itu, Rp1 pun bisa dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya