Kategori: Nasional

Pemerintah Tolak Hasil KLB Partai Demokrat, Razman Arif Mundur dari Kubu Moeldoko


Solopos.com/Newswire

Solopos.com, JAKARTA-- Pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Pengacara Razman Arif Nasution, yang sempat menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, memutuskan mundur.

"Iya benar saya mundur," ujar Razman saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran dirinya, Jumat (2/4/2021) seperti dilansir detikcom.

Razman belum menjelaskan secara terperinci terkait pengunduran dirinya. Dia mengatakan akan menjelaskan alasannya tersebut dalam konferensi pers siang ini. "Alasannya nanti saya jelaskan semuanya," kata Razman.

Baca Juga:  Keluarkan SP3, KPK Menyerah Sidik Kasus Korupsi BLBI Yang Jerat Sjamsul Nursalim

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyatakan pemerintah menolak permohonan Moeldoko karena terdapat dokumen yang tidak lengkap.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.

Baca Juga: Satu Tangki Di Kilang Pertamina Indramayu Kembali Terbakar, Ini Tindakan Polisi

AHY Merangkul Kubu Moeldoko

Sementara itu, Partai Demokrat (PD) siap merangkul eks kader di kubu Moeldoko untuk bergabung kembali dengan partainya. PD membuka pintu maaf bagi kader ataupun mantan kader di kubu Moeldoko yang menyesal.

"Pintu maaf kami selalu terbuka untuk kader maupun mantan kader yang benar-benar menyesal dan berniat kembali membangun partai ini secara bersama-sama," kata Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Hanya, menurut Herzaky, ada konsekuensi yang harus diterima bagi kader. Ada disiplin organisasi yang harus dijalankan. "Hanya, setiap tindakan tentunya ada konsekuensi. Ada disiplin organisasi yang harus ditegakkan. Tindakan pengkhianatan dan berusaha menghancurkan Partai Demokrat, tentunya tidak mendapat tempat di organisasi ini maupun di hati kader kami di seluruh Indonesia," ujarnya.

Disiplin itu adalah pemecatan sebagai kader. Herzaky menyebut seperti apa yang sudah dilakukan terhadap Jhoni Allem dkk. "Pemecatan salah satunya untuk kader. Dan, sudah terjadi itu, seperti kepada 7 mantan kader kami yang jadi otaknya," tuturnya.

Baca Juga: Satu Tangki di Kilang Pertamina Indramayu Kembali Terbakar, Ini Tindakan Polisi

Menaikkan Elektabilitas?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai keputusan itu diambil untuk menaikkan elektabilitas Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

"Tentu itu ada momentum lanjutan, pertama ada momentum kemenangan AHY, katakanlah, dengan ditolaknya KLB kubu Moeldoko. Kedua, AHY tidak ingin kehilangan momentum berikutnya. Artinya, dia harus menjadi tokoh yang bijak dalam konteks persoalan konflik di tubuh Partai Demokrat," kata Ujang kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

"Personal yang bijak itu diungkapkan dengan cara merangkul pihak-pihak yang berseberangan atau mantan kader yang mengkudetanya. Tentu ini semua dalam konteks politik tentu ini akan menaikkan elektabilitas AHY itu sendiri. Tentu AHY akan bermain panjang, tidak hanya dalam konteks menang, pemerintah dengan ditolaknya kubu KLB lalu ada terusan cerita lainnya. Masalah terusan cerita itu ya terkait AHY merangkul pihak-pihak itu tadi, pihak yang mengkudetanya sendiri," sambungnya.

Baca Juga: Heboh Desain Garuda Istana Negara Ibu Kota Baru, Dikritisi Arsitek Dibela Pemerintah

Ujang kemudian menyinggung Marzuki Alie dan kawan-kawan yang mencabut gugatan terhadap AHY di pengadilan. Ujang menilai adanya kemungkinan Marzuki Alie kembali ke Partai Demokrat.

"Kita tahu, sebelum keputusan penolakan KLB kubu Moeldoko, itu kan Marzuki Alie juga kan mencabut, menarik gugatan terhadap AHY di pengadilan itu. Itu kan ada indikasi-indikasi, katakanlah pihak-pihak yang mengkudeta itu juga bisa bersatu kembali. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin," kata dia.

Lebih lanjut Ujang menekankan, dalam politik, selalu ada banyak kemungkinan, termasuk kembalinya eks kader Demokrat di kubu Moeldoko kepada pimpinan AHY.

"Dalam politik mungkin-mungkin saja. Prinsipnya, politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Selama nanti kepentingannya sama, akan bergabung kembali. Tetapi kalau kepentingannya sudah berbeda, tentu mereka akan memilih jalan masing-masing," paparnya.

Share
Dipublikasikan oleh
Anik Sulistyawati