Pemerintah targetkan KUR Rp 100 triliun

Jakarta–Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 100 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan. Namun, jika tidak diberikan sebuah pembinaan kepada nasabah, KUR dapat berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun 2010.

Ekonom dari INDEF, Aviliani mengatakan, pembinaan merupakan hal yang sangat penting disamping permodalan. “Pemerintah saat ini hanya concern di bidang permodalan saja, namun pembinaan kepada masyarakat masih kurang padahal ini merupakan sebuah hal yang penting,” ujarnya, Sabtu (07/11).

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

Aviliani menjelaskan, pembinaan tersebut hendaknya diberikan kepada nasabah-nasabah secara berkelanjutan. Baik bagi para debitur baru maupun kepada debitur lama.

“Salah satunya mereka diberikan pembinaan bagaimana cara mengelola keuangannya, sehingga dengan uang yang mereka dapatkan melalui KUR dapat berkembang,” tuturnya.

Dua tahun lalu, lanjut Aviliani, yang banyak terjadi yakni para nasabah KUR tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga menimbulkan kredit macet ataupun berhenti usaha.

“Pangsa pasar KUR itu diberikan kepada masyarakat dengan pinjaman Rp 5 juta kebawah, jika ada sebuah pembinaan dari pemerintah maka mereka bisa meningkatkan pinjaman mereka dan mengembangkan usaha mereka,” jelasnya.

Selain itu menurut Aviliani, penting juga diberikan pembinaan mengenai peningkatan kualitas produk sehingga tidak merugikan konsumen. Seperti pedagang kaki lima yang menjual makanan, sebaiknya bisa dibina supaya menjual makanan yang bersih dan sehat.

“Selain itu KUR juga harus disalurkan kepada sektor pertanian, selama ini masih dominan KUR di sektor perdagangan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhisadewa mengatakan, selama ini kendala KUR yang disalurkan bank BUMN tidak semuanya memiliki jaringan kuat hingga mencapai ke pelosok desa.

“Bank yang menjadi penyalur KUR utama memang bank besar,” katanya.

Selain itu Purbaya mengatakan, untuk di masa yang akan datang perlu juga diperhatikan dampaknya bila sudah mencapai Rp 100 triliun akan mengganggu kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Ada baiknya BPR yang baik dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam penyaluran KUR secara berangsur angsur,” jelasnya. Purbaya menambahkan untuk soal suku bunga, KUR sebaiknya diusahakan agar tidak terlalu tinggi di atas bunga yang normal untuk perusahaan biasa.

Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 100 triliun dalam waktu lima tahun ke depan. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 20 triliun dengan menganggarkan dana Rp 2 triliun per tahun.

dtc/isw