Pemerintah Setop Pembentukan Kampung Keluarga Berencana, Kenapa?

Solopos.com, SOLO — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menghentikan pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia. Hal itu dikarenakan saat ini sudah ada hampir 14.000 Kampung KB.

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, menuturkan pembentukan kampung KB telah mendekati angka 14.000 di seluruh Indonesia. Target tersebut sudah diimbangi dengan pembangunan satu Kampung KB per kecamatan. Yang perlu dilakukan saat ini yaitu pembenahan-pembenahan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Saat ini yang diharapkan di tiap-tiap daerah dibangun Kampung KB mandiri dengan biaya berasal dari mandiri atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Partisipasi masyarakat dapat dicontohkan dengan adanya iuran dari masyarakat untuk Kampung KB.

“Bisa juga dengan pengelolaan yang tidak menggunakan dana pemerintah dan perkembangannya baik didukung dengan kualitas maupun kuantitas yang cukup menggembirakan,” ujar Nofrijal ketika berbincang dengan Solopos.com di sela-sela kegiatan Temu Kerja Regional II Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota di Hotel Alila, Rabu (10/4/2019).

Nofrijal mengatakan animo dan keinginan masyarakat membangun Kampung KB luar biasa. Hal itu ditunjukkan dengan animo dan keinginan masyarakat yang menganggap Kampung KB efektif menyatukan dan mengintegrasikan semua layanan yang ada.

Kampung KB sampai sekarang dianggap efektif dan kemajuannya cukup bagus setelah mendapatkan penilaian dari lembaga di luar BKKBN. “Di setiap kampung KB sudah dibekali kemampuan mengelola maupun pengorganisasian pokja [kelompok kerja]. Kemudian wilayah kerja penyuluh di Kampung KB itu sudah harus terdeteksi atau terpantau dengan baik,” kata Nofrijal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Wagino, menjelaskan perkembangan Kampung KB di Jawa Tengah sudah bagus. Satu hingga tiga kampung di setiap kecamatan menjadi Kampung KB.

Bahkan kecamatan yang dicanangkan memiliki Kampung KB tidak mengandalkan anggaran dari APBN dan kabupaten/kota tersebut dianggarkan melalui APBD masing-masing.

“Saat ini yang menjadi persoalan dari data 1.600 Kampung KB di Jawa Tengah belum semuanya mengisi profil secara lengkap. Ada sekitar 5% yang belum mengisi. Datanya merata di Jawa Tengah. Hal itu menjadi tantangan kami secara bersama-sama dan kinerja kami semua untuk meningkatkan kualitas Kampung KB. Kami selalu berupaya untuk setiap Kampung KB agar profil datanya dilengkapi dulu,” jelas Wagino, Rabu.

Otonomi Daerah

Lima persen dari kampung belum melengkapi data karena Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) terlalu banyak membina desa. Idealnya satu atau dua desa dibina oleh satu PKB. Akan tetapi kebanyakan sekitar 10-14 desa dibina PKB.

“Tetapi kami enggak boleh menyerah, PKB yang ada harus selalu berdaya dengan baik. Klaten, Cilacap, dan Sragen itu yang betul-betul luar biasa,” jelas Wagino.

Dari hasil evaluasi pencapaian program Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah, sampai Februari 2019 Kampung KB sudah ada di 528 desa tertinggal atau sangat tertinggal, 75 desa stunting. Targetnya 121 desa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Program program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak lagi menjadi program prioritas di daerah sehingga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, BKKBN perlu memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik di pusat maupun di daerah.

“Tentunya BKKBN memerlukan strategi dan terobosan-terobosan baru agar program KKBPK di daerah mendapat perhatian dan dukungan sehingga dapat terimplementasi sampai ke lini lapangan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” jelas Wagino.