Pemerintah tengah mempertimbangkan relokasi masyarakat Asmat.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah mempertimbangkan relokasi warga Kabupaten Asmat di Provinsi Papua. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan cara ini adalah untuk mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar di beberapa wilayah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Salah satu pertanyaan Presiden adalah apakah mungkin dilakukan relokasi di Asmat. Setelah mendapat penjelasan menyeluruh dari berbagai pihak, relokasi menyeluruh tidak mungkin dilakukan,” kata Idrus, Kamis (1/2/2018), dalam dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Jakarta. Baca juga: Penderitaan Anak Asmat, Kena TBC & Perut Berisi Cacing
Menurut dia, relokasi secara terbatas dengan mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar berdasarkan karakter budaya dan hak ulayat masyarakat.
“Dengan begitu, Kementerian Kesehatan akan lebih mudah memberikan layanan kesehatan saat terjadi kejadian luar biasa seperti campak dan gizi buruk, begitu pula dengan kementerian lain,” tuturnya.
Kementerian Sosial berencana memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan di beberapa tempat di Kabupaten Asmat, utamanya untuk terlebih dulu mendukung pemenuhan kebutuhan pokok warga sebelum mencakup mereka dalam program pemberdayaan. Baca juga: 10 Ton Makanan dan Pakaian Dikirim ke Asmat dari Lanud Iswahjudi Magetan
Ia juga menyebut perlunya pendampingan untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan.
“Perlu ada pendamping profesioanl yang memastikan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana otonomi khusus,” katanya.
Rapat konsultasi pemerintah dengan pemimpin DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah dan antara lain dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi IX Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri, dan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena. Baca juga: Panggil Bupati Asmat & Gubernur Papua, Jokowi Usul Warga Direlokasi
Selain Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ancandra Tahar juga hadir dalam rapat tersebut.