Pemerintah perlu perpanjang batas waktu ekspor beras

Jakarta--Pemerintah nampaknya perlu memperpanjang batas waktu ekspor beras agar harga bertas lebih kompetitif, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih baik.

Karena itu,  rencana ekspor beras sebanyak 100.000 ton periode April-Juni untuk sementara ditunda untuk mencegah kerugian yang akan dialami, akibat harga beras di luar negeri merosot.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Rencana ekspor beras 100.000 ton kemungkinan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya melihat kondisi pasar luar negeri yang kurang menguntukan.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan adanya usul perpanjangan batas akhir masa ekspor beras dari semula Juni menjadi Agustus 2009.

“Tim teknis mengusulkan masa ekspor beras diperpanjang, mungkin diperpanjang hingga musim panen kedua sekitar Agustus 2009,” kata Bayu di Jakarta, Selasa (26/5).

Bayu menyebutkan, harga beras di pasar internasional saat ini sedang mengalami penurunan sehingga kalau memaksakan diri melakukan ekspor maka biayanya akan lebih tinggi.

Ia menyebutkan, meski panen besar sudah lewat, harga beras dalam negeri hingga saat ini masih stabil.

“Untuk konsumen masih oke di mana tidak terjadi inflasi pada April lalu, untuk petani juga oke dimana harga masih di atas HPP( harga pembelian pemerintah, red),” katanya.

Mengenai seberapa besar penurunan harga beras di pasar internasional, Bayu menyatakan tidak tahu persisnya karena tergantung juga dari jenis berasnya.

“Kalau dibandingkan dengan Januari dulu itu memang sudah turun tapi saya ngak pegang angka persis,” katanya.

Bayu juga menyebutkan adanya usul agar ekspor beras organik bersertifikat dibebaskan dari ketentuan ekspor beras secara umum baik menyangkut waktu maupun jumlah yang dapat dieskpor.

“Itu diusulkan bebas ketentuan alokasi ekspor yang 100 ribu ton maupun waktu yang hingga Juni sehingga dapat diekspor kapanpun,” katanya.

Total produksi beras organik bersertifikat Indonesia saat ini hanya sekitar 10.000 ton sehingga tidak akan mengganggu pasokan beras di dalam negeri.

“Kita ingin mendorong produksi yang lebih banyak, lebih efisien dalam penggunaan air dan teknologi, kita akan bikin dia menjadi lebih bebas,” katanya.

ant/fid