Pemerintah Pastikan Harga Premium Tak akan Naik, Sampai Kapan?
Petugas mengisi premium ke tanki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10/2018). (Antara - Akbar Nugroho Gumay)

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dibatalkan. Dia memastikan tidak akan ada kenaikan harga Premium dalam waktu dekat ini, seperti yang disampaikan awal bulan lalu.

"Arahan Presiden tidak ada kenaikan BBM [Premium]. Jadi dibatalkan," ujar Jonan di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Mengenai sampai kapan kenaikan harga Premium ditahan, Jonan mengaku tak bisa memprediksi. Sebab menurutnya, kenaikan harga BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia.

"Harga minyak enggak ada yang tahu dari waktu ke waktu. Kapan dinaikkan? jawaban saya harga minyak kita nggak bisa tahu," katanya.

Pada 10 Oktober 2018 lalu, Jonan menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga Premium semula dijadwalkan naik pada pukul 18.00 WIB hari itu. Hal itu disampaikan Jonan disela-sela lawatan kunjungan kerjanya ke Bali.

Sayangnya, tidak lama kemudian, pengumuman tersebut dikoreksi kembali. Terkait keputusan itu, pada Rabu (24/10/2018), Komisi VII DPR memanggil Jonan untuk menggelar rapat kerja sekaligus meminta penjelasan pemerintah terkait pembatalan kenaikan harga Premium.

Namun setelah dimulai, rapat justru diwarnai adu pendapat urgensi pembahasan agenda rapat tersebut. Salah satu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta agar persoalan pembatalan kenaikan harga Premium tersebut tidak usah dibahas karena tak memiliki urgensi apapun.

"Tidak ada yang terganggu di masyarakat mengenai masalah ini. Jadi sebaiknya kita hentikan saja rapat ini. Buang-buang waktu," katanya.

Sebaliknya, sejumlah anggota lainnya tetap menghendaki rapat tetap dilakukan agar persoalan tersebut menjadi terang benderang. Namun, rapat dilakukan secara tertutup. Rapat pun sempat di skors selama 10 menit untuk merundingkan kelanjutan pembahasan tersebut.

Akhirnya, pimpinan rapat Wakil Komisi VII DPR Ridwan Hisjam memutuskan rapat dilaksanakan secara tertutup. Keputusan ini mendapat penolakan dari anggota Fraksi Gerindra karena dinilai tidak transparan dan mereka memutuskan untuk walkout.

"Kami dari Fraksi Gerindra berat kalau tertutup. Ini masalah mendasar BBM harus transparan kepada rakyat. Orang akan bertanya-tanya ada apa kok rahasia banget," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom