Petani memanen tanaman padi di sawah Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Rabu (13/12/2017). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)

Solopos.com, MADIUN — Petani di Kabupaten Madiun tampaknya harus berhitung ulang untuk membeli pupuk selama 2020. Hal ini setelah pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi secara nasional, termasuk di Kabupaten Madiun.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi hingga 50%.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Imron Rasidi, mengatakan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi ini telah diinformasikan kepada para petani.

Pengurangab alokasi pupuk bersubsidi tiap jenis berbeda-beda. Dia memerinci alokasi pupuk urea dari sebelumnya 240-270 kg per hektare, kini alokasinya dikurangi hingga 110-116 kg per hektare. Pupuk ZA dari sebelumnya 150 kg per hektare, kini menjadi 50 kg/hektare. Pupuk NPK dari sebelumnya 160 kg/hektare, kini 140 kg/hektare.

“Untuk jumlah petani yang menerima pupuk bersubsidi memang tidak berubah yaitu sekitar 72.600 petani. Untuk luasan lahan yang ditanami pada tahun ini juga masih sama sekitar 33.000 hektare,” kata dia, Sabtu (18/1/2020).

Imron menuturkan untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi masih sama yaitu pupuk urea seharga Rp1.800/kg, pupuk SP-36 Rp2.000/kg, pupuk ZA Rp1.400/kg, pupuk NPK Rp2.300/kg, pupuk NPK formula khusus Rp3.000/kg, dan pupuk organik Rp500/kg.

Mengenai kebutuhan pupuk para petani, kata dia, dimaksimalkan untuk menggunakan alokasi tersebut. Namun, ketika nanti pada pertengahan tahun jatah alokasi pupuk sudah habis maka akan diusulkan lagi.

“Penggunaan pupuknya kan sudah ada alokasi setiap bulan, paling nanti kalau bulan pertama kurang, nanti narik di bulan berikutnya. Bulan ketujuh nanti dievaluasi, kalau memang kurang nanti kita ajukan lagi,” ujarnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten