Pemerintah Kumpulkan Gubernur Sosialisasikan Pengendalian Subsidi BBM

Kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Foto diambil beberapa waktu lalu. (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis Indonesia)

JAKARTA--Pemerintah pusat kumpulkan seluruh gubernur untuk memaparkan opsi kebijakan pemerintah untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, mengatakan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan memaparkan latar belakang munculnya opsi kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM yang di bahas saat ini. Tujuannya, ada kesamaan pemahaman mengenai pengurangan subsidi dan dapat menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat.

“Ini [sosialisasi opsi kebijakan pengendalian subsidi] perlu dilakukan, karena gubernur adalah kunci dari pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Ini [pengurangan subsidi] juga bagian dari pemerataan, jadi kita akan berikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah sedangkan yang kaya kita kurangi subsidinya,” katanya sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (16/4).

Rapat Koordinasi Gubernur yang diselenggarakan untuk membahas pengendalian BBM bersubsidi itu rencananya akan dihadiri oleh Gubernur seluruh wilayah Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina dan Kepala Hiswana Migas.

Jero mengungkapkan dengan sosialisasi tersbut juga diharapkan dapat menghilangkan politisasi kebijakan melindungi masyarakat kurang mampu sebagai akibat pengurangan subsidi. Pasalnya, pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari kebijakan pengurangan subsidi.

Terkait opsi kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil pemerintah, Jero menyampaikan pemerintah saat ini belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk menghemat subsidi BBM. Yang pasti, lanjutnya, kebijakanyang diambil pemerintah nantinya tidak membebani masyarakat kurang mampu, karena pemerintah tetap akan melindungi masyarakat yang terkena dampak kebijakan itu..

Sebelumnya, Jero mengatakan opsi kebijakan pembatasan subsidi BBM sudah mengerucut pada pengurangan subsidi untuk kelompok masyarakat mampu. Pemerintah akan memberlakukan harga premium yang lebih mahal kepada kelompok masyarakat tersebut.

“Nanti bisa ada dua harga premium dengan jenis dan RON [research octane number] yang sama. Awalnya kan ada opsi diproduksi BBM jenis baru dengan RON 90, tetapi itu tidak mudah melaksanakannya,” katanya.

Jero menjelaskan dalam opsi itu nantinya kelompok masyarakat mampu akan dikenakan harga premium yang lebih mahal dibandingkan dengan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, harga yang dikenakan kepada kelompok masyarakat yang mampu itu juga masih tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Untuk memuluskan kebijakan itu, lanjut Jero, nantinya juga akan ada pemisahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk kendaraan yang dikenakan harga yang lebih mahal. Saat ini, Kementerian ESDM terus menyusun detil pelaksanaan dan aturan pendukungnya dengan menghitung jumlah SPBU yang ada saat ini dan pengaturan untuk wilayah yang hanya memiliki satu SPBU.