Pemerintah koreksi penegakan HAM

JAKARTA: Pemerintah bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan bersinergi untuk mengoreksi penegakan penyelesaian masalah hak asasi manusia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sinergi antara pemerintah dan komisi tersebut diyakini akan meningkatkan penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) ke depan.

Promosi Jadi Merek Bank Paling Berharga di RI, Nilai Brand BRI Capai US$5,3 Miliar

“Kita menyadari masih tetap ada masalah HAM di negeri kita. Di banyak tempat, di banyak waktu.  [Hal ini] termasuk pekerjaan rumah,” kata Presiden Yudhoyono sewaktu menerima pimpinan Komnas HAM di Kantor Presiden hari ini.

Adapun, pimpinan Komnas HAM yang hadir, yaitu Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Wakil Ketua Internal Yosep Adi Prasetyo, Wakil Ketua Eksternal Nur Kholis, anggota Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Kabul Supriyadhi dan anggota Sub Komisi Mediasi M. Ridha Saleh.

Presiden didampingi oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Mendagri Gamawan Fauzi.

Kepala Negara menegaskan saat ini wajah HAM Indonesia dibandingkan dengan 10 tahun hingga 15 tahun lalu telah banyak berubah.

Dia mengatakan Indonesia selalu menjadi sasaran dan bulan-bulanan dalam pertemuan internasional, baik yang diselenggarakan PBB maupun organisasi HAM pada beberapa waktu lalu.

Namun, saat ini Indonesia justru beberapa kali terpilih dalam suara yang bulat untuk berada di Dewan HAM PBB.

Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah  bersama dengan semua unsur masyarakat bertekad untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penyelesaian masalah HAM di Tanah Air.

“Mari kita jaga seperti ini dan terus kita perbaiki , kita sempurnakan, kita koreksi hal yang tidak benar,” katanya.(Bisnis Indonesia/JIBI/Linda T. Silitonga)

Foto Ilustrasi