Pemerintah Klaim RS di Jakarta Mulai Sepi Pasien Covid-19, Faktanya?

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim jumlah pasien di rumah sakit atau RS rujukan Covid-19 di Jakarta mulai berkurang. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa pandemi Covid-19 di ibu kota semakin menuju ke arah positif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo. Doni menggelar konferensi pers seusaio Ratas bersama dengan Presiden RI di laman resmi Sekretariat Presiden, Rabu (27/5/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jumlah Kasus Baru Covid-19 Naik Lagi, Inikah Normal Baru Indonesia?

"Okupansi rate [RS] di Jakarta semula pada 17 Mei tercatat 54,3 persen, pada saat ini telah turun sebanyak 7,4 persen menjadi 46,9 persen. Artinya, jumlah tempat tidur yang menjadi RS rujukan Covid-19 telah kurang dari 50 persen," ungkapnya.

Karena jumlah pasien Covid-19 di RS Jakarta berkurang, Doni pun percaya bahwa Jakarta memang tengah berada dalam fase memulihkan diri. Dia beralasan data kasus baru kebanyakan bukan berasal dari kasus lokal.

Keluarga Positif Covid-19 Mudik dan Halalbihalal, Kontak dengan Puluhan Orang

"Data positif banyak itu dari pekerja migran yang kembali dari luar negeri, jumlahnya mencapai 539 kasus. Nah, kalau kita keluarkan kelompok masyarakat yang berasal dari luar, maka beban Jakarta berkurang," jelasnya.

Data ini, katanya, penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu dari 10 indikator WHO terkait pelonggaran pembatasan sosial. Di antara 10 indikator itu adalah sektor kesehatan masyarakat, surveilans epidemologi, dan sistem pelayanan kesehatan.

Ini Penjelasan Bos Bonza Soal Daya Penularan Covid-19 R0 yang Disebut Presiden Jokowi

Pasien Berkurang?

Benarkah jumlah pasien Covid-19 di RS Jakarta sudah berkurang banyak? Data harian yang dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada hari ini, Rabu (27/5/2020), jumlah pasien positif corona yang dirawat di RS di Jakarta sebanyak 2.034 orang.

Jumlah tersebut merupakan 30% dari total kasus positif di Jakarta. Sedangkan selebihnya berada di rumah menjalani isolasi mandiri, yakni 2.584 orang (38%); sembuh sebanyak 1.698 orang (25%), dan meninggal dunia 510 orang (7%).

Update Kasus Covid-19 Indonesia: Pasien Positif Tambah 686 Jadi 23.851, Meninggal 1.473

Jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di RS di Jakarta hari ini memang lebih rendah daripada 10 Mei lalu. Saat itu, jumlah pasien positif Covid-19 di RS Ibu Kota mencapai puncaknya, yakni 2.360 orang.

Meski demikian jika dibandingkan dari data April 2020, angka hari ini masih relatif lebih tinggi. Pada 29 April lalu, tercatat jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di RS Ibu Kota sebanyak 2.002 orang. Lalu pada 30 April jumlahnya sedikit naik menjadi 2.073 dan menanjak pada awal Mei 2020.

Tempat Ibadah Segera Dibuka Lagi, Menag: Presiden dan Wapres Rindu Berjemaah

Indikator

Selain tingkat okupansi pasien RS yang berkurang di Jakarta, 10 indikator tersebut di antaranya:

- Penurunan jumlah kasus positif dalam dua minggu lebih dari 50 persen
- Penurunan ODP dan PDP dalam dua minggu lebih dari 50 persen
- Penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP
- Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS
- Penurunan jumlah ODP dan PDP atau pasien suspect Covid-19 yang dirawat di RS -- dalam hal ini di Jakarta
- Kenaikkan jumlah sembuh dari kasus positif
- Kenaikkan jumlah selesai pemantauan atau pengawasan dari ODP dan PDP
- Tingkat reproduksi efektif atau tingkat penularan dsri satu orang positif Covid-19 (Rt) berada di angka kurang dari 1
- Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam dua minggu terakhir

Presiden Jokowi Bicara Tren Daya Penularan Virus Corona R0, Apa Maksudnya?

Doni mengungkapkan indikator tersebut akan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mengizinkan pemerintah daerah membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap. Tentu penurunan jumlah kasus pasien Covid-19 yang dirawat di RS bukan satu-satunya indikator PSBB Jakarta layak dilonggarkan.

"Pemerintah pusat memberikan sebuah data untuk bisa dibuka [Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlangsung di daerah tersebut]. Tapi apakah itu langsung bisa dibuka atau tidak, itu sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, terutama kesanggupan bupati, wali kota, atau gubernur," tutupnya.