Solopos.com, JAKARTA -- Langkah pemerintah mendorong ratusan nelayan Indonesia asal Pantura Jawa untuk melaut di perairan Natuna Utara mendapat sorotan. Pengerahan nelayan di perairan tersebut justru menempatkan mereka dalam situasi yang rentan konflik dan masalah keamanan.
Sorotan tersebut salah satunya datang dari mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dalam kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah, dia mempertanyakan apakah langkah itu berarti menyuruh nelayan berperang.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
"Maksud bapak yang disuruh perang rakyat kah?" kicau Fahri dengan emoticon tertawa, Senin (6/1/2020). Kicauan itu merespons berita sebuah media nasional yang berjudul Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna.
Senada, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebut para nelayan rentan bahaya. Juru bicara Kiara Susan Herawati mempertanyakan soal jaminan keamanan yang diberikan pemerintah kepada nelayan Pantura yang dikirim ke perairan Natuna.
"Nelayan tradisional memang harus kembali turun melaut, tapi permasalahannya, bagaimana dengan perlindungan negara?" kata Susan saat dihubungi Suara.com pada Selasa (7/1/2020).
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjamin kalau nelayan yang dikirimkan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Namun di sisi lain, Susan justru berpandangan kalau para nelayan tersebut rentan akan keamanannya.
"Rentan, karena mereka ditaruh di wilayah konflik [ibaratnya seperti itu] di tengah posisi Kemenko Maritim yang lembek di hadapan Tiongkok," ujarnya.
Menurut Susan, jaminan keamanan tersebut juga harus diselaraskan dengan upaya konkret, seperti mengerahkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
"Perlindungan harus dibarengi dengan upaya konkret, Satgas 115 dilebur PSDKP. Itu saja jadi simbol negara tidak punya political will untuk melindungi nelayannya," katanya.
Diberitakan sebelumnya oleh Solopos.com, pemerintah memfasilitas 120 nelayan Indonesia untuk melaut di Perairan Natuna. Langkah ini dilakukan menyusul masuknya Kapal China Coast Guard masuk ke perairan tersebut untuk mengawal kapal-kapal pencuri ikan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pemerintah mendukung keberadaan nelayan ke perairan tersebut. Upaya itu diharap membendung keberadaan nelayan China.
"Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Mahfud MD menegaskan pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia di perairan tersebut. Kendati demikian, kata dia, upaya ini hanya sekadar penegasan pada kedaulatan perairan Indonesia. "Kita tidak dalam suasana perang karena kita tidak punya konflik dengan China," katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
