Pemerintah Dituntut Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Solopos.com, SOLO – Penanganan pemerintah terkait pandemi penyakit Covid-19 dinilai buruk. Hal itu mendorong koalisi masyarakat sipil menuntut pemerintah segera ditetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pengembang Properti Siap Genjot Penjualan Saat Wabah Covid-19 Berlalu

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dikutip Solopos.com dari Walhi.or.id, disebutkan pandemi Covid-19 di Indonesia berlangsung hampir dua bulan sejak dua pasien pertama diumumkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, 2 Maret lalu. Namun, dalam empat pekan terakhir, negara dinilai amatir, hilang arah, dan sporadis dalam menghadapi Covid-19.

Kisah Budi Karya Sumadi dalam Perawatan Corona: Ayo Lawan Corona!

"Kami masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2018," tulis Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 45 lembaga sipil dalam rilisnya di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Bantuan Sosial

Tak hanya itu, masih ada tiga tuntutan lain yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Jokowi. Salah satu tuntutan itu yakni penentuan prioritas kerja pemerintah pada pembenahan penanganan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19.

Pemkab Karanganyar Terima Bantuan 30 Unit Tanki Cuci Tangan

Mereka juga menuntut distribusi secara proporsional persediaan alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan. Pemerintah juga harus merombak sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik secara transparan, tepat, cepat, dan peka krisis.

"Pemerintah seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak (physical distancing)," lanjut Koalisi Masyarakat Sipil.

Bob Hasan Menteri Era Soeharto Meninggal Bukan karena Corona

Selain status kedaruratan kesehatan masyarakat, mereka juga meminta pemerintah memperhatikan mulai langkanya ketersediaan vitamin dan obat-obatan dasar seperti paracetamol, antiseptik hingga hand sanitizer. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pangan, air, listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerintah wajib mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian."

40.000 Keluarga Miskin di Solo Bakal Terima Bantuan Rp250.000/KK Selama KLB

Dalam rilis itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut pemerintah mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial. Lalu, memastikan semua langkah itu berjalan secara trnasparan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah.