Pemerintah Dituntut Pangkas Perlintasan KA

Solopos.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak pemerintah segera mengurangi perlintasan sebidang dengan menggabungkan perlintasan yang ditutup, membangun frontage road, dan membuat perlintasan tak sebidang dengan underpass dan flyover.

 Perlintasan Kereta Api

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Sumber: Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, 2011

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengingatkan perlintasan sebidang hingga kini masih menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan pengguna jalan. Dengan pengembangan operasi KA melalui jalur ganda dan peningkatan frekuensi KA, perlu antisipasi dan penanganan terhadap perlintasan sebidang itu.

Itulah pasalnya, Djoko Setijowarno menilai perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mengurangi perlintasan sebidang itu. “Kurangin perlintasan sebidang dengan penggabungan perlintasan yang ditutup dan membangun frontage road seperti yang dilakukan Jawa Timur yakni Wonokromo-Waru,” katanya di Jakarta, Rabu (18/13/2013).

Frontage road atau jalan tepi ialah akses jalan yang sejajar dengan jalan tol yang biasanya juga dipergunakan untuk akses bagi perumahan, industri dan pertanian. Djoko juga mengungkapkan perlunya berkoordinasi terkait pemasangan pintu perlintasan dan pemda membiayai penjaga perlintasan sebidang setelah mendapatkan sertifikat dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub sebagaimana yang diterapkan oleh Tegal dan Banten.

Selain itu, ia mengingatkan pula perlunya dilakukan pemasangan perangkat peringatan di perlintasan sebidang yang tidak dijaga seperti dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ditjen Pereketaapian, tegasnya, mesti melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umu untuk memprogramkan perlintasan tidak sebidang baik melalui flyover maupun underpass. Pemerintah pun mesti memprogramkan pengadaan atau rehabilitasi pintu perlintasan yang rusak.

Berdasarkan data Ditjen Perekeretaapian, penyebab kecelakaan KA di luar faktor eksternal, yang paling dominan dalam 3 tahun terakhir dari 2009-2011 yakni paling besar SDM operator 24%, sarana 21%, dan prasarana 10%, sedangkan faktor eksternal menyumbang 36% dan alam 9%.

Pada data yang sama, jumlah perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra tercatat mencapai 5.211 terdiri dari 4.302 di Jawa dan 909 di Sumatra. Dari total jumlah perlintasan itu, yang tak dijaga mencapai 3.419, perlintasan tak resmi sebanyak 618, dan perlintasan yang dijaga hanya 1.174. Jumlah data perlintasan tak resmi di lapangan sudah bertambah lebih banyak.

Menteri Perhubungan EE. Mangindaan pun sebelumnya menegaskan pembangunan rel layang dan underpass untuk mengurangi perlintasan sebidang rel kereta api pada tahap awal di Jabodetabek bisa dimulai pada tahun depan. Pembangunan elevated railway dan underpass terutama di Jabodetabek itu akan melibatkan Pemprov DKI dan daerah lain yang terhubung dengan Ibu Kota Jakarta.

Konsep tersebut juga salah satu bagian dari implementasi 17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta yang diinstruksikan oleh Wakil Presiden Boediono pada September 2010 melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Fokus pada perlintasan ini mulai mengemuka setelah terjadi kecelakaan jalan raya di perlintasan KA di Bintaro (Senin, 9/12) yang menewaskan hingga tujuh orang ketika KRL Commuterline menabrak truk BBM milik Pertamina di atas rel kereta.

Dalam UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian disebutkan pada perpotongan sebidang (perlintasan) antara jalur KA dan jalan, pemakai jalan wajin mendahulukan perjalanan KA dan didukung lagi dengan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.