Pemerintah Disebut Gratiskan Vaksin Booster, Ini Respons Bio Farma

Solopos.com, JAKARTA — Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) tengah menunggu kebijakan pemerintah terkait vaksin booster yang belakangan disebutkan bakal berlaku gratis bagi seluruh kelompok masyarakat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal menggratiskan program vaksinasi booster atau dosis penguat bagi seluruh lapisan atau kelompok masyarakat. Keputusan itu diambil saat Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Senin (10/1/2022) sore.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan perseroannya masih menunggu peraturan resmi dari pemerintah untuk mengukur konsekuensi dari kebijakan teranyar itu terhadap kerjasama yang bersifat business-to-business dengan Sinovac Biotech Ltd.

“Nanti kita lihat dulu kebijakan dan petunjuk teknisnya seperti apa, belum bisa berandai-andai,” kata Bambang melalui pesan WhatsApp, Senin (10/1/2022) seperti dilansir Bisnis.com.

Baca Juga: Utang Fintech P2P Lending Tembus Rp29,12 Triliun

Kendati demikian, Bambang memastikan, perseroannya bakal mengikuti ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan program vaksinasi penguat tersebut. “Kami pelaksana, akan ikut kebijakan dari pemerintah,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah bakal menggratiskan program vaksinasi penguatan itu bagi seluruh kelompok masyarakat setelah mengadakan rapat terbatas sore tadi.

“Sepertinya booster akan berlaku gratis bagi semua, tunggu pengumuman presiden,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris melalui pesan WhatsApp kepada Bisnis.

Namun, Charles enggan menerangkan hasil keputusan terkait dengan vaksinasi booster tersebut. Dia mengatakan Jokowi bakal memberikan keterangan pers terkait dengan keputusan anyar itu. “Tunggu pengumuman presiden deh,” kata dia.

Baca Juga: Siap-Siap, Harga Rumah Subsidi bakal Naik 7%

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha turut membenarkan kebijakan tersebut. Iya [keputusan saat Ratas],” tulis Kunta.

Menurut dia, Jokowi bakal memberikan pengumuman resmi ihwal langkah pemerintah untuk menggratiskan program vaksinasi booster itu. Sebelumnya, sebagian besar pengadaan vaksin booster yang dilakukan oleh swasta akan dikenakan dipungut biaya dari masyarakat lewat program mandiri. “Tunggu pengumuman presiden ya,” kata dia.

Adapun, Kementerian Kesehatan sempat mewacanakan agar perusahaan farmasi swasta dapat ikut mengimpor vaksin booster pada tahun ini. Perusahaan farmasi swasta itu kemudian dapat memberikan jasa vaksinasi yang tarifnya diatur oleh pemerintah lewat skema harga eceran tertinggi atau HET.

Wacana itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12/2021) lalu. Rapat itu secara khusus membahas ihwal rencana program vaksinasi booster yang bakal dilaksanakan pada 12 Januari 2022.