Pemerintah diminta buka diri untuk opsi hentikan UN

Jakarta [SPFM], Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani, Senin (19/12) menyatakan bahwa pemerintah harus membuka diri terhadap opsi pemberhentian penyelenggaraan ujian nasional (UN). Dorongan untuk menolak UN sebagai penentu kelulusan cukup besar. Rohmani mengatakan bukan hanya masyarakat biasa tetapi kaum intelektual dan pakar pendidikan banyak yang menilai UN tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan pendidikan nasional.

Rohmani menambahkan, banyak pakar pendidikan yang menilai UN selama ini telah merusak filosofi pendidikan. UN bukan mencerahkan peserta didik justru mendidik anak didik menjadi pragmatis. Dia mengatakan, penentuan kelulusan diserahkan kepada provinsi, daerah dan sekolah yang perlu dipirkan pemerintah adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. [MIOL/ard]

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi