Pemerintah Baru Sekarang Larang TKA Masuk Indonesia, Ini Alasan Menkumham

Yasonna menjelaskan larangan TKA masuk Indonesia baru diberlakukan sekarang dengan alasan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

 Menkumham, Yasonna H Laoly. (Antara)

SOLOPOS.COM - Menkumham, Yasonna H Laoly. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan mulai saat ini tenaga kerja asing (TKA) dilarang masuk ke Indonesia. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, setelah beberapa waktu lalu beberapa TKA China masuk ke Tanah Air meski sedang diberlakukan PPKM Darurat.

Yasonna menjelaskan mengapa pemerintah baru memberlakukan larangan TKA masuk ke Tanah Air. Menurut dia, larangan itu dilakukan setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Pembatasan tenaga kerja asing, memang terjadi pembatasan orang asing sebelumnya. Hanya yang diberi kesempatan masuk hanya tenaga kerja asing yang bekerja dalam proyek strategis nasional itu pun dengan rekomendasi K/L [kementerian/lembaga] terkait, dan tentunya masuknya memenuhi protokol Covid-19,” kata Yasonna dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Pemerintah Gencarkan Tracing dan Testing Covid-19, Solo Raya Jadi Sasaran

Setelah melakukan evaluasi, Yasonna mengatakan pemerintah kemudian melakukan pengetatan terhadap TKA yang ingin masuk ke Indonesia. Hanya warga negara asing yang diperkenankan masuk ke Indonesia saat aturan tersebut diberlakukan.

“Sekarang ini kita evaluasi kembali dan ada masukan-masukan dari masyarakat, kita sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat tenaga kerja asing apakah di proyek strategis nasional, ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk, kecuali dalam lima klasifikasi yang kita sebutkan tadi,” ujarnya.

Orang asing yang masih diperkenankan masuk Indonesia yakni pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Selanjutnya, pekerja yang dikecualikan ialah orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, serta orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan.

Baca Juga: Buruh Dapat Subsidi Upah Rp1 Juta, Ini Syarat Mendapatkannya

 

Transisi 2 Hari

Yasonna kemudian menjelaskan mengapa larangan masuknya TKA ke Indonesia diperlukan waktu transisi. Politikus PDIP ini mengatakan tak adil jika langsung diberlakukan, padahal ada pihak yang saat ini masih dalam perjalanan ke Indonesia.

“Mengapa transisi 2 hari? Karena baru hari ini kita umumkan, tentunya tidak fair ada orang sedang proses terbang, tidak mungkin langsung kita deportasi, ini yang kita lakukan,” ucapnya.

Kebijakan larangan TKA masuk ke Indonesia kini telah diumumkan kepada publik. Yasonna pun telah berkoordinasi dengan Kemlu untuk penerapan kebijakan ini.

Baca Juga: Rekor! Hari Ini 1.383 Orang Meninggal karena Covid-19

“Ini yang selalu berurusan dengan kedatangan orang asing biasanya selalu ada jeda waktu. Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu tentang hal ini juga. Jadi saya kita kebijakan ini akan kita terapkan dengan tentunya dengan ketat dengan harapan bahwa kita bisa menangani pandemi dengan baik,” imbuhnya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 19 Oktober 1987, Tragedi Bintaro Tewaskan 139 Orang

Beragam peristiwa terjadi pada 19 Oktober terangkum dalam Sejarah Hari Ini salah satunya tabrakan dua kereta api di Jakarta yang dikenal sebagai Tragedi Bintaro I.

Ini Peringatan KPK Untuk Koran Berlogo Mirip Lembaganya

Muncul koran mirip logo KPK bernama 'Koran Pengawas Korupsi' yang infonya digunakan untuk melakukan pemerasan kepada pihak tertentu.

Bejat! Kapolsek Parigi 2 Kali Setubuhi Anak Tersangka di Hotel

Kapolsek Parigi, Sulteng, Iptu IDGN, memperkosa anak perempuan tersangka, S, 20, sebanyak dua kali di hotel dengan iming-iming membebaskan ayah S.

Sopir Truk Penyebab Meninggalnya Bos Indomaret Diburu Polisi

Polisi masih memburu sopir truk dalam kecelakaan yang menewaskan bos Indomaret di Tol Cipularang Sabtu (16/10/2021).

Polisi Tangkap Anggota Ormas Bekasi Sebut Orang Betawi Bodoh

Polisi menangkap anggota salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Bekasi, VVL, 49, karena menyebut Orang Betawi Bodoh.

Buat Poster Kewirausahaan, Mahasiswa UNS Sabet 2 Gelar di Aection 3.0

Mahasiswa prodi Pendidikan Sejarah UNS Surakarta, Fiska Amanda Mulia, menyabet dua gelar pada Poster Competition di gelaran Akmapesa Economic Competition (Aection) 3.0 IPB.

Analisis Gagalnya Celeng Perjuangan di Media Sosial

Artinya, percakapan lebih banyak berpusat pada klaster-klaster itu, bukan pada akun-akun yang memperkuat narasi "celeng perjuangan".

Lansia Singapura Divonis 12,5 Tahun Penjara, Coba Perkosa WNI

Seorang pria lansia di Singapura berusia 68 tahun mencoba memperkosa PRT asal Indonesia yang bekerja di rumahnya.

Jadi Landasan Transformasi, UNS Raih Poin Tertinggi IKU 2020/2021

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Menko Airlangga Ajak Anggota ASEAN Membangun Ekonomi Digital

Menko Airlangga menekankan kondisi pandemi telah mengakselerasi proses transformasi digital di dunia termasuk di ASEAN.

Jaga Transparansi Dana Haji, BPKH Adakan Diseminasi

BPKH gelar diseminasi pengawasan haji untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana haji.

Wussss...Angin Puting Beliung Landa Karangpandan

Belasan rumah di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, rusak ringan setelah wilayah tersebut disapu angin puting beliun.

Teknologi Tak Dapat Gantikan Peran Guru dalam Mendidik

Mesin tidak dapat sepenuhnya menggantikan pendidik manusia dalam memberikan pengajaran kepada siswa.

Yusril Sebut Mubazir Jika Benih Lobster Dilarang Diekspor

Yusril Ihza Mahendra menyebut larangan mengekspor benih lobster adalah hal yang mubazir mengingat kebijakan budidaya lobster di dalam negeri tak jelas.

Pilu Pengakuan Anak Tersangka Ditiduri Kapolsek, Dijanjikan Ayah Bebas

S mengaku selama hampir dua pekan Iptu IDGN terus membujuknya dengan iming-iming sang ayah selaku tersangka akan dibebaskan.

Yusril Gugat Aturan Larangan Ekspor Benih Lobster, Ini Alasannya

Yusril Ihza Mahendera meminta MA mencabut larangan mengekspor benih lobster. Yusril menjadi kuasa hukum PT Kreasi Bahari Mandiri dan beberapa nelayan kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB).