Pemerintah bakal Moratorium Izin Pinjaman Online

Kominfo sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online.

 Karyawan sebuah perusahaan yang terkait dengan pinjaman online di DIY saat digelandang ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10/2021). (Antara)

SOLOPOS.COM - Karyawan sebuah perusahaan yang terkait dengan pinjaman online di DIY saat digelandang ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10/2021). (Antara)

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemerintah akan melakukan moratorium penerbitan izin penyelenggara pinjaman online (pinjol).

PromosiPembangunan Kawasan Inti Ibu Kota Baru Masih Menunggu Alokasi Biaya

“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru,” kata Jhonny G. Plate di lingkungan Istana Presiden Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (15/10/2021).

Oleh karena itu, Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, atau meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK.

Jhony menyampaikan hal tersebut seusai melakukan rapat bersama dengan Presiden Jokowi.

68 Juta Pengguna

Dalam pertemuan itu, Jhony menyebut Presiden Jokowi menekankan tata kelola pinjol harus diperhatikan karena sudah ada lebih dari 68 juta orang yang ikut dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

“Lebih dari Rp260 triliun omzet atau perputaran dana yang ada di dalamnya. Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi,” kata Jhony.

Baca Juga: 3.516 Aplikasi Telah Diblokir, Ini Cara Mengecek Legalitas Pinjol 

Menurut Jhonny, Kominfo sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online.

Pada tahun 2021, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” kata Jhony.

Langkah Tegas

Jhonny mengungkapkan Polri juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman.

“Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro dan UMKM, kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” kata Jhonny menegaskan.

Baca Juga: Bos PT ITN Jadi Tersangka Perdana Kasus Pinjol 

Di samping itu, Kominfo juga telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital, termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online ilegal.

“Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat. Pada saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” ungkap Jhonny.

Pakai Yang Resmi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK.

OJK, menurut Wimboh, telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

Disebutkan pula bahwa kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apa pun, baik koperasi, payment, maupun peer to peer, semua sama.

“Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda bersama, terutama OJK, Kapolri, dan Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal,” kata Wimboh.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berminat Adu Nasib di IKN? Segini Loh Biaya Hidup di Kalimantan Timur

+ PLUS Berminat Adu Nasib di IKN? Segini Loh Biaya Hidup di Kalimantan Timur

Sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi magnet kaum urban untuk mengadu nasib di sana. Berikut perkiraan biaya hidup tinggal di Kalimantan Timur yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Berita Terkini

Zaini Mustofa Buka Posko Pengaduan Investasi Yusuf Mansur

Rencana pembentukan posko pengaduan itu dipicu banyaknya orang yang menghubungi dirinya dan mengaku menjadi peserta investasi Yusuf Mansur.

+ PLUS Berminat Adu Nasib di IKN? Segini Loh Biaya Hidup di Kalimantan Timur

Sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi magnet kaum urban untuk mengadu nasib di sana. Berikut perkiraan biaya hidup tinggal di Kalimantan Timur yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

KPK Klarifikasi Laporan tentang Gibran dan Kaesang, Apa Hasilnya?

Ali menjelaskan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu.

Bluelink Bikin Hyundai Creta Lebih Cerdas

Creta mempersembahkan beragam fitur yang memanjakan pengemudi dan penumpang salah satunya Bluelink.

Ketua PCNU Sidoarjo dan Jember Minta Maaf Terlibat Politik Praktis

Pemanggilan PCNU Sidoarjo dilandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.

Ibu Kota Baru Negara Ini Dijuluki Kota Hantu, Kok Bisa?

Salah satu ibu kota baru di negara Asia Tenggara ini dijuluki kota hantu.

Ridwan Kamil: Jakarta Dulu Tak Dipersiapkan Jadi Ibu Kota

Berkaca pada sejarah ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota yakni Bandung, Malang dan Surabaya.

Sinkronisasi Data Haji Diharapkan Cukup dengan NIK

Zudan berharap Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag bisa menyusul Ditjen Pajak Kemenkeu yang menggantikan NPWP dengan NIK

Datangi Ogan Ilir, Yusuf Mansur Wisuda 715 Santri Penghafal Alquran

Ustaz Yusuf Mansur menghadiri acara Wisuda Akbar Ke-2 Ogan Ilir Menghafal di Gedung Serbaguna Tanjung Senai, Ogan Ilir, Sumatra Selatan

Palsukan Surat, Pegawai Kemenkeu Ikut Bancakan Aset BLBI

Pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam pemalsuan surat BLBI bukan 11 orang melainkan hanya satu orang.

Kastil Drakula di Rumania, Simpan Misteri Mahkluk Pengisap Darah

Terlepas dari kepercayaan ada tidaknya sosok drakula itu, nama drakula ternyata identik dengan salah satu kastil era abad pertengahan yang masih berdiri tegak di Rumania. K

+ PLUS Mengapa Penangkapan Pengguna Narkotika Tak Mengurangi Kasus

Glorifikasi penangkapan pengguna narkoba, terutama para artis atau figur publik, hanya memperkuat stigma pengguna narkoba adalah penjahat. Kondisi demikian tak mendukung upaya rehabilitasi pengguna atau korban narkoba.

Segini Total Harta Warisan Pengusaha Terkaya Asia dari Semarang?

Jumlah harta warisan Oei Tiong Ham, pengusaha terkaya asal Semarang, Jawa Tengah, yang dijuluki sebagai Raja Gula Asia, yang sangat banyak sempat menjadi sengketa.

Pengumuman! Mataram Siapkan 4.730 Kamar Hotel Sambut MotoGP Mandalika

Pemkot Mataram menyediakan 4.730 kamar hotel untuk penonton dan wisatawan selama penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Kerja Sama RI-Singapura, Kapolri: Pengusutan Kejahatan Lebih Mudah

Perjanjian ekstradisi akan meningkatkan peran kepolisian dalam penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme

Menteri Luhut, Kapan 8 Buronan BLBI Diekstradisi dari Singapura?

Salah satu perjanjian kerja sama yang disepakati pemimpin RI dan Singapura adalah pembaruan perjanjian ekstradisi koruptor.