Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah mengakui keterlambatan informasi terkait evakuasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, ke Natuna, Kepulauan Riau, menimbulkan kesalahpahaman.
"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda
Solopos Hari Ini: Gibran atau Purnomo, PDIP Menang
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menerima Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra serta ormas kepemudaan Natuna.
Mahfud yang didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.
Dia menegaskan timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat.
Kawasan Purwosari Solo Ditutup, Bagaimana Dengan Penumpang KAI?
"Itu supaya Anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.
Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, kata Mahfud, ditampung dan dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman teman bertemu dengan Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Maret nanti," kata Mahfud.
Bus Besar di Uji Coba Contra Flow Jl. Slamet Riyadi Punya Tenaga Mirip Supercar
Dia menjelaskan Menkes Terawan Agus Putranto berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI dievakuasi dari Wuhan selesai.
Sebelumnya, warga menolak keputusan Pemerintah Pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhana.
Bahkan ratusan masyarakat memilih meninggalkan Ranai, Natuna, Kepri, sehari setelah Pemerintah Pusat mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, China, di daerah tersebut.
Bukan Novrianto, Ini Bek yang Akan Bergabung dengan Persis Solo
Masyarakat punya alasan kuat meninggalkan Ibu kota Natuna itu. Mereka khawatir ke 238 WNI tersebut terbawa wabah virus corona dari tempat asalnya di Kota Wuhan, China.
"Warga takut tertular virus mematikan tersebut," kata salah seorang warga Natuna, Herman, Senin (3/2/2020) malam.
Masa Depan Tak Jelas, Puluhan Guru Honorer 35+ Sukoharjo Ngluruk Ke Jakarta
Selain itu terbit Surat Edaran Pemkab Natuna yang meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai 17 Februari 2020, juga menjadi alasan warga ramai-ramai kembali ke daerah asal atau sekadar mengungsi.
Tapi belakangan turun Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkab Natuna mencabut edaran tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah.