Pemerhati Politik: Koalisi Lawan PDIP di Pilkada Wonogiri 2020 Tak Mudah, Tapi Bukan Mustahil
Ilustrasi Pilkada (dok)

Solopos.com, WONOGIRI -- Pembentukan koalisi partai politik (parpol) untuk menjadi lawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilkada Wonogiri 2020 dinilai bukan perkara mudah.

Selain waktu yang sudah mepet, parpol perlu memperhitungkan seberapa besar peluang menang melawan parpol sekaliber PDIP yang digadang-gadang bakal mengusung petahana. Namun, bukan berarti kongsi atau kerja sama politik parpol lawan PDIP itu mustahil dibangun.

Sejauh mana koalisi parpol menengah mewujudkan misi bisa berkontestasi dalam pilkada layak ditunggu. Pandangan itu disampaikan pemerhati politik Wonogiri, Bambang Tetuko, saat diwawancarai Solopos.com, Jumat (26/6/2020).

Jadi 89, Tambahan 1 Kasus Baru Positif Covid-19 dari Kecamatan Sukoharjo

Seperti diberitakan, empat parpol menengah di Wonogiri sepakat berkoalisi mengusung pasangan calon sebagai lawan PDIP di Pilkada 2020. Mereka bahkan sudah menyebut inisial pasangan calon (paslon) yang sudah disiapkan, yakni dua laki-laki berinisial H dan J.

Bambang Tetuko menyampaikan dalam konteks pilkada Wonogiri membangun koalisi untuk melawan PDIP dalam kondisi yang tidak ideal seperti sekarang tidak mudah. Seperti diketahui, PDIP berada di puncak setelah berhasil meraup 28 dari 50 kursi parlemen pada Pemilu 2019.

Tambahan Kekuatan

Capaian itu menempatkan PDIP sebagai parpol pemilik suara terbanyak setelah mengantongi 325.465 suara atau 54 persen dari total suara sah 602.751 suara. Pada pilkada tahun ini PDIP digadang-gadang akan mengusung petahana, yakni Joko Sutopo alias Jekek.

KA Prameks Jogja-Solo Setop Beroperasi Akhir 2020, Ini Penggantinya

Hal lain yang bisa membuat siapa pun lawan PDIP di Pilkada Wonogiri 2020 nanti kesulitan adalah kemungkinan tambahan kekuatan parpol tersebut dari Partai Golkar. Partai yang memiliki delapan kursi parlemen ini telah menyatakan akan merapat ke PDIP.

Bambang Tetuko yang juga mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri mengatakan kondisi tersebut akan menjadi pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol menengah sebelum menerbitkan rekomendasi. Parpol tingkat daerah sah-sah saja mengklaim sudah berkoalisi dan mengusulkan nama-nama tokoh yang bakal diusung.

Namun, kewenangan penerbitan rekomendasi pasangan calon (paslon) sepenuhnya di tangan DPP. Pengurus parpol tingkat daerah harus dapat meyakinkan DPP jika ingin koalisi terbangun dan rekomendasi terbit sesuai harapan mereka.

Puluhan Kader Nyatakan Dukung Gibran di Pilkada 2020, Ini Tanggapan DPC PDIP Solo

Persoalannya, parpol tingkat daerah harus mendapatkan rekomendasi atas dua nama yang orang sama sesuai usulan mereka sebagai lawan PDIP di Pilkada Wonogiri 2020.

“Misalnya PKB, Gerindra, PAN, dan PKS berkoalisi dan mengusulkan dua nama, X dan Y. Berarti DPP masing-masing partai tersebut juga harus menerbitkan rekomendasi atas nama X dan Y. Kalau ada yang berbeda koalisi bisa gagal dibangun,” kata Bambang.

Dia menilai akan lebih baik parpol menengah berkongsi sejak jauh-jauh hari agar memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekuatan melawan PDIP.

10 Orang Siap Jadi Pendonor Plasma Darah Untuk Obati Pasien Covid-19 di Solo

Jika benar koalisi terbangun Juni ini berarti parpol anggota koalisi hanya tinggal memiliki waktu efektif lebih kurang tiga bulan sebelum tahap pencalonan bergulir pada September.

Waktu Terlalu Mepet

Bambang berpendapat waktu tersebut terlalu mepet untuk meyakinkan DPP masing-masing menerbitkan rekomendasi sesuai harapan semua parpol anggota koalisi.

“Memang masih ada waktu, tapi waktunya terlalu mepet. Meraih deal-deal [kesepakatan] politik untuk mengusung paslon tidak mudah. Terlebih, jika masing-masing parpol punya jago,” imbuh Bambang.

Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19, Tempat Praktik Dokter Di Joho Sukoharjo Ditutup Gugus Tugas

Kendati demikian, membangun koalisi lawan PDIP di Pilkada Wonogiri 2020, sebut Bambang, bukan mustahil. Apalagi secara kalkulasi perolehan kursi perlemen memungkinkan.

Dia mengapresiasi jika parpol menengah berhasil berkoalisi dan bisa mengusung paslon. Dengan begitu masyarakat akan memiliki pilihan, sehingga edukasi politik bisa dilaksanakan dan demokrasi pun hidup.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho