Pemdes disinyalir tahan kartu Jamkesda

Klaten (Espos)–Sejumlah pemerintah desa (Pemdes) yang ada di Klaten disinyalir menahan distribusi kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke penerima. Hal itu terungkap setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menerima pengaduan dari sejumlah masyarakat yang berhak mendapatkan kartu Jamkesda itu

Kepala Dinkes dr Ronny Roekmito kepada <I>Espos<I>, Rabu (8/7) mengungkapkan, sinyalemen tersebut dia terima dari keluhan masyarakat. Dia mengaku heran, kartu Jamkesda belum terdistribusi, padahal, proses tersebut telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Kami sudah perintahkan Puskesmas untuk mengeceknya,” jelas dia di Klaten.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Indikasi itu, lanjut dia, bahkan telah dia paparkan di hadapan anggota DPRD setempat. Ronny menyebut sedikitnya sudah ada lima orang yang melapor ke Dinkes terkait hal itu. Desa-desa yang disinyalir menahan distribusi kartu Jamkesmas, jelas Ronny berada di tiga kecamatan yakni Klaten Selatan, Karanganom dan Wonosari.

“Untuk desanya belum bisa dipastikan. Kami sudah terjunkan tim untuk mengecek desa mana saja yang seperti itu (menahan kartu Jamkesda),” bebernya.

Ronny mengaku tak tahu pasti motif belum didistribusikannya kartu Jamkesda oleh Pemdes. Namun, dari informasi yang dia terima, kartu Jamkesda justru tidak diberikan kepada penerima. “Tapi diberikan kepada yang sakit,” ungkap dia.

Padahal, penerima Jamkesda, menurut Dinkes, jelas terdaftar dan terverifikasi sebagai masyarakat miskin yang berhak menerima program perlindungan kesehatan dari pemerintah itu. Sementara bila diberikan ke orang yang sakit, belum tentu, orang tersebut merupakan masyarakat miskin. Kuota Jamkesda di Klaten mencapai 40.000 jiwa pada tahun 2008. Model perlindungan kesehatan yang dilakukan dengan asuransi senilai Rp 7,5 miliar pada APBD 2009.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten Sri Widada mengaku heran kenapa ada Pemdes yang sempat menahan distribusi kartu Jamkesda. Dia mendesak agar Pemdes segera mendistribusikan kartu tersebut kepada mereka yang berhak. “Intinya hak rakyat harus diberikan,” tegasnya.

haa