Pemda Kesulitan Capai MDGs

Haryono, Kepala Bappeda Kabupaten Wonogiri

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Dalam sebuah kesempatan, beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Boediono mengatakan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium atau millennium development goals (MDGs) sesungguhnya merupakan pertaruhan martabat bangsa Indonesia yang menandatangani kesepakatan tersebut. Indonesia memberikan janji dan komitmen  kepada  dunia untuk  mengangkat  harkat manusia Indonesia melalui delapan jalur MDGs. Namun, hingga 2012 ini, masih banyak target yang belum tercapai. Padahal batas waktu pencapaian target hanya  menyisakan waktu hingga tahun 2015 atau tinggal tiga tahun lagi.

MDGs yang telah menjadi referensi penting dalam pembangunan di Indonesia, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) yang meliputi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi pemerintah daerah. Pada dasarnya, target pembangunan milenium sama dengan pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Perbedaan utamanya adalah  adanya target yang terukur,  konkret, bersifat kuantitatif  serta adanya limitasi waktu.

Absennya target yang terukur dan tenggat waktu pada gilirannya menjadikan pemda kurang menyadari dan terlena terhadap kerja besar ini. Persoalan tersebut dimulai dari level perencanaan seperti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional/daerah, hingga pada level implementasi kebijakan.

Dalam konteks tesebut, banyak hal yang harus segera dilakukan dalam sisa waktu sampai 2015.  Hal yang paling penting dilakukan oleh pemda adalah menemukan dan mengenali faktor yang dipandang akan jadi penghalang tercapainya target MDGs. Ada beberapa  faktor yang perlu mendapatkan perhatian pemda.

Pertama, pada saat penandatanganan kesepakatan, tampaknya perhitungan waktu pencapaian MDGs kurang memperhitungkan bobot masing-masing target, sehingga semuanya disepakati harus dicapai dalam tahun yang sama. Padahal, pencapaian target tersebut perlu mempertimbangkan tantangan yang bersifat spesifik dan lokal.

Terdapat sejumlah  target yang dapat dicapai dalam sisa waktu tersebut dan ada beberapa target yang memerlukan upaya dan komitmen yang lebih keras lagi. Setiap negara atau daerah memiliki karakter yang khas sehingga membutuhkan strategi pencapaian yang sesuai dengan tantangan lokal untuk mencapainya pada 2015.

Kedua, sampai saat ini banyak pelaku pembangunan yang menjadi motor penggerak pencapaian target MDGs ternyata belum sepenuhnya menyadari arti penting MDGs. Para pelaku pembangunan ini barangkali tidak asing dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan untuk semua, pengarusutamaan gender, pengendalian dan pencegahan penyakit dan pelestarian lingkungan hidup namun mereka tidak memahami tentang MDGs.

Anggaran

Jangankan masyarakat awam yang tinggal di pelosok pulau terpencil, mereka yang terjun langsung dalam kegiatan tersebut belum seluruhnya mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah salah satu bidang yang langsung berhubungan dengan pencapaian target MDGs. Para pelaku pembangunan ini dapat berasal dari unsur pemda (eksekutif dan legislatif), masyarakat atau swasta. Oleh sebab itu, pemda perlu memberikan sosialisasi dan membangun pemahaman multipihak secara berkelanjutan.

Ketiga, data yang dimiliki oleh pemda belum sepenuhnya dapat mengindikasikan secara tepat posisi pencapaian target MDGs. Metafora untuk menggambarkan situasi ini ibarat orang yang diberi nasihat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dengan nutrisi yang seimbang. Teori nutrisi yang seimbang akan membedakan konsumsi makanan menurut jenis kelamin, berat badan, kegiatan/aktivitas yang dilakukan, suhu lingkungan dan lain-lain.

Ketika seseorang menerima petunjuk untuk mengonsumsi nutrisi yang seimbang tersebut, mereka tidak pernah mengetahui berapa porsi kalori yang harus diberikan. Apakah sudah sesuai dengan porsi nutrisi yang dibutuhkan atau belum? Apakah jumlah kalori yang dikonsumsi berlebihan? Masih kurang atau telah mencukupi? Jika diletakkan dalam pencapaian target MDGs saat ini, dapat dikatakan ada beberapa target yang sudah tercapai, namun terdapat sejumlah pencapaian yang masih jauh dari target.

Pencapaian apakah telah memenuhi atau belum dari target yang diharapkan, kerap kali bukan karena didorong oleh pemahamannya tentang arti penting MDGs namun lebih disebabkan oleh usaha atau kegiatan yang dikerjakan adalah memang sesuatu yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, peran pemda sangat dibutuhkan untuk memasyarakatkan rencana aksi daerah dalam percepatan pencapaian tujuan MDGs (RAD MDGs).  Hal ini sesuai Inpres No 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Terkait dengan hal tersebut, saat ini sejumlah lembaga swadaya masyarakat memberikan bantuan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menyusun RAD MDGs tersebut.

Keempat, dari setiap target pencapaian MDGs, masing-masing memiliki subtarget yang juga sama beratnya, sehingga masing-masing juga membutuhkan perhatian yang sama. Pengentasan kemiskinan, misalnya, memerlukan usaha untuk menciptakan lapangan kerja, upah yang layak, lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan gizi dan sebagainya.

Meskipun waktu tidak akan berhenti pada 2015 tetapi pemerintah dan pemda memiliki kewajiban berusaha agar memenuhi target waktu tersebut. Dalam konteks percepatan pemenuhan target MDGs, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil.

Pertama, yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi pemda yang tecermin dalam kebijakan terkait anggaran. Program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan membutuhkan biaya yang besar. Oleh sebab itu alokasi belanja daerah perlu diorientasikan untuk pencapaian tujuan millennium ini.

Kedua, perlunya mengembangkan inovasi daerah. Melalui sejumlah terobosan inovasi, diharapkan mampu menjembatani ragam tantangan baik yang bersifat umum maupun  spesifik, mencapai efektivitas serta mendayagunakan sumber daya daerah dengan efisien. Yang terakhir adalah perlunya membangun  sinergisitas dengan berbagai level pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.