Pemda DIY Minta Pers Ikut Aktif Memajukan dan Menyejahterakan Masyarakat DIY

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berharap pers turut berperan aktif dalam upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat

Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berharap pers turut berperan aktif dalam upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat dengan caranya sendiri: memberikan informasi seutuh mungkin dan menjadi alat kontrol bagi pemerintah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi saat bertemu dengan petinggi-petinggi media massa cetak, elektronik dan online, baik yang lokal maupun nasional di Gubug Makan Mang Engking, Selasa (30/1/2018).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan DIY Umar Priyono, Asisten Keistimewaan Setda DIY Didik Purwadi dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY M. Mansur.

“Dalam menjalankan program lima tahun ke depan, Pemda DIY butuh suport banyak pihak, salah satunya pers. Pers kami harapkan menyampaikan apa yang telah diperbuat pemerintah, tanpa kami mendikte. Sebagai kontrol pemerintah juga kami terbuka untuk itu, sehingga tidak ada dusta diantara pemerintah dan pers,” kata Gatot.

Gatot menambahkan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi pers melakukan perannya. Sebab, awal tahun 2018 adalah waktu dimulainya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022.

Pembahasan RPJMD, ucapnya akan menunjukkan komitmen Pemda dan DPRD DIY dalam membangun Bumi Mataram selama lima tahun ke depan. Ia menyebut para birokrat  bertugas menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sedangkan pers bisa menggali makna dari visi-misi tersebut.

“Ini ajakan yang coba kami lakukan. Mengajak pers untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan [masyarakat] DIY. Saya kira tugasnya sama dengan pemerintah, tapi bentuknya saja yang beda,” ujar Gatot.

Dalam kesempatan itu, petinggi media massa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para pejabat DIY. Redaktur Kota Jogja Surat Kabar Harian Jogja Sugeng Pranjoto, misalnya, bertanya tentang langkah nyata Pemda DIY dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah setiap tahunnya.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kota Jogja hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Cara tersebut tidak efektif, karena yang lancar hanya di lokasi dijalankan rekayasa lalu lintas, tapi di jalan sekitarnya malah lebih macet.

Dirinya mengungkapkan, di kota lain, kepadatan lalu lintas berusaha diminimalisir dengan mengandalkan transportasi umum. Namun, ia memandang Trans Jogja semakin tahun semakin ditinggalkan masyarakat karena waktu tunggu yang lam. “Sebenarnya, Bagaimana langkah kongkret Pemda DIY dalam mencari solusi kemacetan?” tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Gatot mengakui, lalu lintas di Perkotaan Jogja memang sudah tidak nyaman lagi. Pasalnya, lebar jalan tidak pernah bertambah, tapi yang ada justru semakin menyempit, karena digunakan parkir dan berjualan. Karena itu ia mengatakan, salah satu cara yang diambil adalah menambah kantong parkir.

Mengenai Trans Jogja ia menyebut konsepnya memang berbeda dengan Trans Jakarta yang punya jalur sendiri. “Ini bagian dari hal yang akan ditata kembali. Kalau masyarakat tidak nyaman naik mobil, ya naik motor. Istilahnya memaksa naik bus, tapi dengan catatan Trans Jogja nyaman dan tepat waktu. Kami juga akan mulai merintis LRT.”