Pemda diminta ratifikasi gerakan Beli Indonesia

Solo (Solopos.com)–Para inisiator dan pengusung gerakan Beli Indonesia mendesak pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia meratifikasi gerakan ini.

Wujud ratifikasi gerakan Beli Indonesia itu dapat dilakukan dengan menggantikan produk luar negeri yang selama ini digunakan dalam aktivitas pemerintahan. Seperti air minum kemasan milik industri luar, buah-buahan impor, dan sepatu buatan luar. Inisiator gerakan Beli Indonesia yang juga Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), Heppy Trenggono, Rabu (22/6/2011) mengatakan pihaknya masih mencari konsep terbaik bagaimana mendorong pengampu pemerintahan di wilayah kabupaten/kota, provinsi, departemen dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk meratifikasi gerakan Beli Indonesia.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Diharapkan konsep itu lahir dalam Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia (KKEI) yang dibuka, hari ini . Kongres tersebut rencananya berlangsung hingga Minggu (26/6/2011). Di hari terakhir, Heppy menjelaskan, kongres akan menghasilkan rekomendasi yang salah satunya berisi desakan agar instansi menerintah, termasuk Pemda, menerapkan gerakan Beli Indonesia. “Kita masih cari konsepnya. Kami harapkan konsep meratifikasi gerakan ini bisa kami sampaikan ke pemerintah pusat, untuk segera ditindak lanjuti ke daerah,” ungkap Heppy, saat ditemui wartawan, seusai membuka KKEI di Diamond Convention Center, Solo, Rabu.

Soal desakan meratifikasi gerakan Beli Indonesia, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi),  menegaskan akan menerapkan gerakan Beli Indonesia di lingkungan Pemkot Solo. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan produk dalam negeri. “PNS nanti akan saya minta, di lingkungan PNS kita jangan pakai produk luar. Kita bisa lihat mereknya. Itu nanti yang akan kita wajibkan. (gerakan Beli Indonesia–red) bagus sekali,” kata Jokowi.

(tsa)