Pemda diminta menghapus retribusi sektor perikanan

Klaten (Espos)--Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Fadel Muhammad meminta setiap pemerintah daerah (Pemda) provinsi maupun kota/kabupaten menghapus retribusi di sektor perikanan lantaran dianggap membebani nelayan.

Demikian dikemukakan Fadel dalam sambutannya pada acara Pelepasan Varietas Unggul Ikan Nila dan Ikan Nila Best di Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar (PBIAT) Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Senin (23/11).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Menurut Fadel, hingga kini jumlah retribusi yang dihasilkan dari sektor perikanan secara nasional mencapai Rp 100 miliar. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri mencapai Rp 14 miliar. Ia menilai, retribusi di sektor perikanan tersebut cenderung membebani para nelayan sehingga menghambat produktivitas di sector perikanan.

“Kami akan mengatur kebijakan bersama-sama dengan pemerintah daerah agar bisa menghapus retribusi yang membebani nelayan,” tutur Fadel.

Sebagai ganti, lanjut Fadel, DKP akan memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang besar nilainya menyamai beban retribusi tersebut. Melalui bantuan DAK, Fadel berharap bisa menaikkan produktivitas di sektor perikanan. Fadel mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) 2010 -2014, DKP mempunyai visi menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada 2015.

Untuk mencapai visi tersebut, lanjut Fadel, kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan harus ditingkatkan. “Bagaimana para nelayan bisa sejehtera jika dalam menjalankan usahanya selalu merasa terbebani dengan retribusi,” kata Fadel.

Fadel menuturkan, visi tersebut sempat ditentang oleh Komisi IV DPR RI. Kendati demikian, pihaknya merasa optimis program itu bisa tercapai dengan menjalin kerja sama dengan departemen lain. “Pada tahun 2010-2011,kami menargetkan bisa memperbaiki infrastruktur untuk menggenjot produksi perikanan. Dalam hal ini, kami sudah menjalin kerja sama dengan Deperteman Pekerjaan Umum dan Departeman Ekonomi untuk merealisasikan program tersebut,” papar Fadel.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengaku tidak keberatan jika retribusi dari sektor perikanan dihapus. Kendati demikian, Bibit menginginkan jumlah DAK yang diberikan jumlahnya lebih besar dari hasil retribusi yang didapatkan. Menurutnya, penghapuskan retribusi tersebut tentu akan mempangaruhi pendapatan daerah Provinsi Jateng. “Kalau memang nanti penghapusan retribusi ini dirasa tidak menguntungkan bagi pendapatan daerah, maka kami akan meminta kementrian untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” tandas Bibit.

m82