Pembubaran ormas yang tanpa pengadilan telah dicap anti-Pancasila bakal berlanjut dengan dibidiknya para aktivis ormas tersebut, tak terkecuali di Pemprov Jateng.
Semarangpos.com, SEMARANG — Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hitbut Tahror Indonesia (HTI) yang tanpa pengadilan telah dicap anti-Pancasila berlanjut dengan dibidiknya para aktivis ormas tersebut. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah siap menghadapi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi aktivis atau simpatisan HTI.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Gubernur Ganjar Pranowo berjanji akan mengedepankan pendekatan dialog dalam menyikapi PNS atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang terindikasi sebagai anggota HTI. “Menurut saya dan saran saya aja kesusu diumumke, diajak dialog dulu, kalau dialognya sudah tidak mempan, maka silakan saja kalau diambil sikap [diumumkan], tapi dialog dulu lebih baik,” kata Ganjar di Kota Semarang, Selasa (25/7/2017).
Menurut Ganjar, akan lebih baik jika beberapa PNS yang terindikasi menjadi anggota HTI itu bisa dirangkul dan dikembalikan ke ideologi Pancasila melalui pendekatan dialog. Bahkan, politikus PDI Perjuangan itu mengaku siap berdialog dengan PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang terindikasi sebagai anggota HTI.
“Siapa tahu [dengan berdialog], kemudian dia mengaku salah dan kemudian balik untuk memperbaiki. Wong ya sedulure dhewe, sapa ngerti dia lagi punya pikiran yang berbeda kemudian dia sadar. Itu akan lebih baik,” ujarnya.
Ganjar menyebutkan belum ada jajarannya di lingkungan Pemprov Jateng yang terbukti memiliki keanggotaan HTI, dan pihaknya pun tidak melakukan pendataan khusus terhadap para PNS karena akan sangat sulit dilacak akibat minimnya informasi mengenai hal tersebut. “Saya belum tahu di sini siapa yang terlibat dan sebagainya, apakah kegiatannya destruktif atau tidak, apakah dia menyebarkan [paham] atau tidak. Saya lebih untuk melihat dulu, yang penting sekarang manfaat mudaratnya saja, ketika kemudian itu maslahat, maka tidak terlalu soal, tapi ketika itu banyak madaratnya tidak boleh,” katanya.
Kendati demikian, Ganjar mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menginstruksikan agar aparatur negara harus memiliki sikap loyal dan konsisten terhadap keputusan negara.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
