SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/Rivan Awal Lingga)

Ganjar Pranowo merasa ada berita yang membenturkan dirinya dengan Puan Maharani setelah bersaksi di sidang korupsi e-KTP.

Solopos.com, JAKARTA — Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan PDIP solid dan satu komando. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tidak bisa dipecah belah dan diadudomba dengan berbagai narasi apapun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ganjar mengatakan dalam pertarungan pilkada, lawan politik akan menggunakan segala cara untuk membuat PDIP lemah.

“Caranya macam-macam, yang langsung ya kampanye hitam atau cara memutar dengan memecah belah partai dari dalam atau memberitakan seolah-olah ada friksi di dalam sehingga membuat kader tidak percaya diri,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Bisnis/JIBI, Jumat (9/2/2018).

Ekspedisi Mudik 2024

Indikasi adu domba tersebut, menurut Ganjar, sudah terlihat dari pemberitaan media akhir-akhir ini. Di antaranya, muncul berita yang membenturkan dirinya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Menkumham Yasonna Laoly yang juga kader PDIP.

Pembenturan tersebut dilakukan untuk membuat kader merasa partai tidak kompak. Dengan begitu maka mesin partai tidak akan bergerak selaras dan satu komando.

“Muncul berita seolah-olah saya menyeret-nyeret nama Mbak Puan waktu saya menjadi saksi sidang e-KTP, Pak Yasonna juga. Padahal saya tidak pernah menyebut nama-nama itu sama sekali. Mungkin besok saya dibenturkan dengan Sekjen, bahkan dengan ketua umum. Intinya satu, membuat seolah-olah PDIP tidak solid,” tegasnya.

Indikasi berita-berita tersebut diembuskan pihak tertentu sangat kuat. Salah satunya bisa dilihat dari judul dan isi berita yang hampir sama. “Bahkan kutipan langsung di berita-berita itu sama semua. Tidak mungkin dong media bikin berita sama kalau tidak ada yang mengarahkan,” kata Ganjar.

Namun Ganjar tidak ingin menukik pada kontroversi berita tersebut. Ia sangat yakin kader PDIP solid sehingga adanya berita-berita yang memecah belah partai tersebut tidak mempengaruhi mesin pemenangan PDIP di Pilkada Jateng 2018.

“Saya sudah komunikasi dengan pimpinan partai dan semua sepakat bahwa serangan mulai gencar. Kita tidak boleh lengah dan jangan mudah terombang-ambing,” tutupnya.

Dalam kesaksiannya sebagai mantan wakil rakyat periode 2009-2014, Ganjar mengatakan selalu menyampaikan perkembangan pembahasan proyek e-KTP kepada Ketua Fraksi PDIP. Saat itu, Ketua Fraksi PDIP adalah Puan Maharani.

“Semua biasanya ada laporan [kepada Ketua fraksi],” kata Ganjar menjawab pertanyaan JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Namun, Ganjar tak mengatakan secara rinci laporan yang biasa disampaikan kepada ketua Fraksi PDIP itu. Awalnya, oleh hakim, Ganjar ditanya mengenai peran ketua fraksi di DPR. Lalu, dia ditanya siapa yang menempatkan dirinya di Komisi II DPR — tempat penggodokan proyek e-KTP.

Menurut Ganjar, ketua fraksi bertugas mengoordinasikan seluruh anggota fraksi yang duduk sebagai anggota DPR. JPU KPK lantas menanyakan tugas ketua fraksi itu, karena saat proyek e-KTP dibahas di DPR, posisi Setnov adalah sebagai Ketua Fraksi Golkar.

“Mengkoordinasikan anggotanya. Kalau kita bicara ya, sampai memutuskan hal yang penting mengenai kebijakan,” katanya.

Selain itu, kata Ganjar, ketua fraksi juga bisa memindahkan posisi anggotanya dari satu komisi ke komisi lainnya. Biasanya, ketua fraksi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan partai sebelum memindahkan anggotanya.

“Biasanya kalau diganti, ada juga, rapat sebelumnya keputusan fraksi dengan partai. Yang eksekusi pasti ketua fraksi, karena partai tak bisa masuk,” kata Ganjar.

Ganjar melanjutkan, ketua fraksi bisa menolak sebuah program yang tengah dibahas di masing-masing komisi. Namun, ketua fraksi tak bisa semena-mena langsung tidak menyetujui, termasuk dalam proyek e-KTP.

“Bisa saja, tapi tidak semena-mena gitu, ‘saya tidak setuju’. Biasanya mereka mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang terjadi di sana dan berdasarkan usulan usulan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya